<![CDATA[ABSTRACT This research is motivated by the many fisheries crimes that occur in Indonesia. Law No. 45/2009 is a strategic policy step and a positive step that provides a foundation for law enforcement officials and fisheries judges in deciding legal issues related to illegal fishing, including its very detrimental impact on state finances, and even causes damage to the Indonesian economy. This research is conducted using a normative research method with a statutory approach and legal doctrine. This research does not find new theories, but reinforces existing law enforcement to show the determination and seriousness of the Indonesian government in maintaining sovereignty and natural products. Research offers a solution to the enforcement of ship sinking sanctions applied to ships that have committed illegal fishing crimes as a tangible manifestation of the government's efforts to realize the vision of the maritime axis that the government has intensified in the past year, especially related to full maritime sovereignty. Key words: Illegal Fishing, Law Enforcement, Fisheries Court ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan sebuah langkah kebijakan strategis dan langkah positif yang memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutus permasalahan hukum terkait dengan illegal fishing, termasuk dampaknya yang sangat merugikan terhadap keuangan negara, dan bahkan menyebabkan kerusakan pada perekonomian Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan undang-undang dan doktrin hukum. Penelitian ini sifatnya tidak menemukan teori baru tetapi penguatan terhadap penegakan hukum yang telah ada untuk menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hasil alam. Penelitian ini menawarkan Solusi penegakan sanksi penenggelaman kapal diterapkan kepada kapal yang telah melakukan tindak pidana illegal fishing sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam mewujudkan visi poros maritim yang digencarkan pemerintah dalam setahun terakhir, khususnya terkait dengan kedaulatan maritim secara penuh. Kata kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Pengadilan Perikanan]]>
