<![CDATA[AbstractHuman life requires regulations that are in accordance with the times, one of the tasks of the government in a country is to formulate regulations whose main purpose is to realize justice, certainty, and legal benefits. In the community of Hutaraja Lama Village, two population systems are regulated, namely: first, law number 24 of 2013 concerning Population Initiation. Second, the pasahat pamatang customary law system. That these two systems apply in Hutaraja Lama Village, this is what drives this research. The formulation of the problem in this thesis is Who is referred to as a resident according to Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, Who is referred to as a Resident according to the Pasahat Pamatang Customary Law, How Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration can coexist with the Pasahat Pamatang Customary Law, How is the Review of Fiqh Siyasah on the enactment of the Population Administration Law which is adjacent to the Customary Law Pasahat Pamatang. The method used in this study is qualitative with an empirical approach, using two data sources, namely primary and secondary data sources. Primary data was obtained from direct interviews with traditional leaders in Hutaraja Lama Village and also the Pasahat Pamatang Traditional process. According to the Pasahat Pamatang customary law, the population status of a person who has met the requirements for residents according to the Population Administration Law is not valid, before meeting the requirements as a resident according to the Pasahat Pamatang customary law. These two rules are equally applicable and live in the community in regulating and ordering the social order in the community of Hutaraja Lama Village. According to the Siyasah fiqh review to form a law that is enforced in society in accordance with the Siyasah Dusturiyah Principle. Therefore, wherever we settle and reside, we must report as residents, so that our rights as citizens are fulfilled. Keywords: Population, Pasahat Pamatang, Siyasah Dusturiyyah AbstrakKehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu Negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pada masyarakat Desa Hutaraja Lama mengatur dua sistem penduduk yakni: pertama, undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Adaministrasi Kependudukan. Kedua, sistem Hukum adat pasahat pamatang. Bahwa kedua sistem ini berlaku di Desa Hutaraja Lama, hal tersebutlah yang mendorong penelitian ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Siapakah yang disebut sebagai penduduk menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Siapakah yang disebut sebagai Penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang, Bagaimana Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dapat hidup berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pamatang, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan yang berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pamatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data Primer di dapatkan dari wawancara langsung kepada Tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Hutaraja Lama dan juga proses Adat Pasahat Pamatang. Menurut hukum adat pasahat pamatang belum sah status kependudukan seseorang yang telah memenuhi persyaratan penduduk menurut uu administrasi kependudukan, sebelum memenuhi persyaratan sebagai penduduk menurut hukum adat pasahat pamatang. Kedua aturan ini sama-sama berlaku dan hidup di masyarakat dalam mengatur dan menertibkan tatanan sosial di masyarakat Desa Hutaraja Lama. Menurut Tinjaun fiqh Siyasah untuk membentuk suatu hukum yang di berlakukan di masyarakat sesuai dengan Prinsip Siyasah Dusturiyah. Oleh sebab itu, Dimanapun kita menetap dan bertempat tinggal harus melaporkan sebagai penduduk, supaya terpenuhi hak-hak sebagai Warga Negara. Kata Kunci: Penduduk, Pasahat Pamatang, Siyasah Dusturiyyah]]>
