<![CDATA[Muhammad Rafiq Abdillah Duyo, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :rafiq_fiki@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab hukum badan usaha pelabuhan terhadap klaim atas kelalaian pelayanan jasa bongkar muat barang kepada ekspeditur sehingga nantinya diperoleh penjelasan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap klaim atas kelalaian pelayanan jasa bongkar muat barang kepada ekspeditur dan bagaimana upaya penyelesaian PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap klaim atas kelalaian pelayanan jasa bongkar muat barang kepada ekspeditur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh berupa data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terdapat pembatasan oleh Undang-Undang. Seperti dalam pasal 468 ayat (2) dimana ketika perusahaan dapat membuktikan tidak bersalah, misalnya kerusakan barang terjadi pada saat proses pelayaran dan forwarding maka PT. Pelabuhan Indonesia IV akan dibebaskan dari tanggung jawab serta upaya penyelesaian PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap klaim atas kelalaian pelayanan jasa bongkar muat barang kepada ekspeditur adalah melalui jalur non-litigasi dengan cara negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak. Kata Kunci : Bongkar muat barang, klaim, ekspeditur ABSTRACT This research is aimed to analyze legal consequences of port enterprise regarding claim over negligence in loading and uploading services to expeditor to investigate how the responsibility is performed by PT. Pelabuhan Indonesia IV regarding the claim over negligence in loading and uploading services to the expeditor and what measures are taken by the port enterprise to settle the dispute. This is an empirical legal research that employed socio-juridical approach. Primary data was obtained by conducting interviews and observation, while the secondary data from library research that relevantly supports the issue observed. All those types of data will be analyzed with descriptive and qualitative methods. The research result reveals that the implementation of the responsibility of PT. Pelabuhan Indonesia IV is restricted by law. As implied in Article 468 Paragraph (2), if the port enterprise could provide proof of being not guilty, in which the goods are damaged when shipped or forwarding, this damage is not the responsibility of PT. Pelabuhan Indonesia IV. The claim can be responded through the non-litigation process in which negotiation may take place between two involved parties. Keywords: loading and uploading, claim, expeditor. ]]>
