Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA Putrayasa, Eben Haezer Willem; Stefani, Gracia Cindy; Debora, Caroline
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan langkah besar yang telah lama direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Keputusan tersebut dilandasi oleh berbagai faktor urgensi, antara lain masalah kepadatan penduduk dan ketidakseimbangan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, menghadapi banyak masalah lingkungan dan infrastruktur yang semakin memburuk, seperti banjir yang sering melumpuhkan aktivitas. Pemindahan ibu kota diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan profesional. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah Indonesia memulai pembangunan IKN sebagai simbol identitas nasional yang modern, cerdas, dan ramah lingkungan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai respon di masyarakat, baik pro dan kontra, salah satunya ketergesaan dalam proses legislasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemindahan ibu kota serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait pembentukan Otorita IKN sebagai entitas baru dalam struktur pemerintahan.
IMPLIKASI YURIDIS KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI DI E-COMMERCE Debora, Caroline; Stefani , Gracia Cindy; Putrayasa , Eben Haezer Willem
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemakaian klausula baku pada perjanjian elektronik dalam transaksi yang dilakukan di e-commerce telah menjadi hal yang biasa dalam transaksi jual beli di e-commerce dimana perjanjian elektronik tersebut dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, hal ini tentunya dapat merugikan pembeli sebagai konsumen apabila terdapat ketidaksesuaian pada barang yang dibeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum penggunaan klausula baku perjanjian elektronik dalam transaksi di e-commerce. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan klausula baku yang diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam transaksi di e-commerce diharapkan pelaku usaha dapat menerapkan aturan yang berlaku untuk melindungi hak dan kewajiban baik untuk penjual maupun pembeli sebagai konsumen pada transaksi secara elektronik atau e-commerce agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat klausula baku.