<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Net Zero Emission (NZE) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap investasi asing di sektor pembangkitan tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan NZE ditargetkan tercapai pada tahun 2060 atau lebih cepat dan diharapkan dapat mendorong percepatan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, sehingga memberikan peluang bagi investor asing. Namun, investor membutuhkan kepastian hukum agar investasi mereka aman dan terlindungi dari risiko kegagalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum untuk mengkaji regulasi terkait NZE dan peran koordinasi antar lembaga pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait NZE sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi kendala seperti ketidakpastian regulasi dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Untuk meningkatkan daya tarik investasi asing, diperlukan sinergi yang kuat antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Keuangan, serta peningkatan transparansi dalam proses perizinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan dalam koordinasi antar lembaga dan kepastian hukum merupakan kunci penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan NZE dan menarik lebih banyak investasi asing di sektor energi terbarukan di Indonesia.]]>
