This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN
Nicea Aurel Lolong
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI MENURUT UNDANG – UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI DESA BATU KECAMATAN LIKUPANG SELATAN) Nicea Aurel Lolong
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui jaminan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mengkaji dan mengetahui sanksi terhadap kepala desa yang melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dengan menggunakan metode yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ketegasan kepada Badan Publik dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan dan menjamin kepastian hukum terhadap hak masyarakat sebagai pemohon informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pengaturannya yaitu informasi yang tersedia untuk umum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik, seperti informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib segera diumumkan, dan informasi yang wajib tersedia kapan saja bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan beberapa pengecualian yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Penerapan sanksi terhadap kepala Desa sebagai Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Kata Kunci : penyalahgunaan wewenang kepala desa, transparansi informasi, keterbukaan informasi publik