Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Media Hukum Indonesia (MHI)
Apriyanti, Elisya Karina
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online Sylviana, Glory; Setiawan, Dwiki Alif; Listyani, Carmelita; Apriyanti, Elisya Karina; Peryoga Putri, Linda Apriliana
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i3.765

Abstract

E-wallet adalah platform digital di bidang teknologi finansial memudahkan transaksi online penggunanya, dimana pengguna akan diminta untuk memberikan data pribadinya. Seiring kemajuan teknologi, terdapat kebocoran data pengguna e-wallet yang kemungkinan disalahgunakan untuk pinjaman online. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat analisis deskriptif untuk menguraikan permasalahan yang ada dan mendukung pembahasan tentang persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. Hasil diskusi dari persoalan hukum dalam penelitian ini adalah regulator utama yang terlibat dalam perlindungan konsumen di industri fintech di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan di Malaysia diatur dalam UU 709 Personal Data Protection Act 2010 dan terdapat lembaga Komite Penasihat Perlindungan Data Pribadi, sementara itu di Singapura diatur dalam The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore dan terdapat lembaga Personal Data Protection Commission. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, konsep strict liability dinilai lebih memberikan keadilan, karena pengguna e-wallet akan mendapatkan hak ganti rugi, tetapi hal tersebut belum diatur dalam lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Internasional: Menyeimbangkan Perlindungan Foreign Direct Investment (FDI) dengan Kedaulatan Regulasi Negara dalam Konteks Reformasi Perjanjian Indonesia Pasca-BIT Apriyanti, Elisya Karina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17424649

Abstract

The international investment law regime has shifted from pro-investor Bilateral Investment Treaties (BITs) towards frameworks balancing Foreign Direct Investment (FDI) protection with state regulatory sovereignty. This research examines Indonesia's 2014 termination of 67 BITs and subsequent policy reforms, analyzing the conflict between Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanisms and the Right to Regulate. First-generation BITs create regulatory chill through expansive arbitral interpretations that restrict developing states' policy space. The Newmont Mining v. Indonesia case exemplifies how ISDS can undermine legitimate Mining Law implementation. Indonesia responded by adopting new-generation investment agreements integrating the Investment Court System (ICS) in the IEU-CEPA, strengthening regulatory sovereignty clauses, and implementing carve-outs for sensitive policy domains. The research affirms that Indonesia's BIT reform strategy asserts sovereignty while ensuring FDI protection applies only to quality investments contributing to sustainable development. 
Co-Authors Listyani, Carmelita Peryoga Putri, Linda Apriliana Setiawan, Dwiki Alif Sylviana, Glory