Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Desa Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education
Suwinda, Suwinda
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Causes of Low Absorption of Local Workers to Labor Fulfillment in Indonesia Pratama Herry Herlambang; Suwinda, Suwinda; Muhammad Habiby Abil Fida Safarin
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 6 No. 4 (2024): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v6i4.14502

Abstract

This study aims to identify the factors contributing to the low absorption of local workers in Indonesia, focusing on the skills gap, the impact of digital transformation, and the effectiveness of labor policies. The methodology employed is qualitative, utilizing interviews, questionnaires, and literature reviews. The results indicate that the skills gap between the local workforce and the requirements of modern industries is a significant issue, as many workers lack skills relevant to market demands. Furthermore, rapid digital transformation has caused disruptions across various sectors, yet the local workforce’s readiness to adapt remains low. Government initiatives, such as the Pre-Employment Card Program, have not been entirely effective in upskilling the local workforce, and competition with foreign workers exacerbates this problem. This study recommends enhancing the education and training system to better align with industry needs, increasing access to quality training programs, and developing policies that support local skills development. These findings are expected to contribute to the formulation of more effective and sustainable labor policies in Indonesia.
Upaya Peningkatan Kualitas Pemilu 2024 melalui Sosialisasi Pemilu Pengawasan Partisipatif di Desa Tegaron Rasdi, Rasdi; Suwinda, Suwinda; Widyaningrum, Erika Diah Ari; Permatasari, Irsa Ardhita; Izzah, Nailul
Jurnal Bina Desa Vol 6, No 2 (2024): Juni
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jbd.v6i2.49643

Abstract

Abstrak. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, pemilu menjadi perwujudan atas sistem yang melibatkan masyarakat dalam pemilu untuk menyalurkan aspirasi. Pemilu demokratis perlu adanya pengawasan partisipatif pada semua tahapan penyelenggaraan pemiu 2024 mendatang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar masyarakat Desa Tegaron sadar akan pentingnya pengawasan partisipasi pemilu. Untuk mengatasi pelanggaran pemilu masyarakat perlu ambil peran dalam pengawasan partisipatif yang akan membantu dan meringankan tugas lembaga pengawas dalam keberlangsungan pemilu. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sepemahaman mengenai pengawasan partisipatif. Hasil pada sosialisasi ini berjalan dengan lancar baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Materi yang disampaikan mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, dan peran yang dapat dilakukan sebagai pengawas partisipatif.  Kesimpulan sosialisasi ini dengan terbentuknya kerja sama masyarakat untuk amnbil peran sebagai pengawas partisipatif maka akan menciptakan kualitas pemilu yang jujur dan adil.Abstract. The Indonesian state adheres to a democratic system, elections are the embodiment of a system that involves the public in elections to channel aspirations. Democratic elections require participatory supervision at all stages of the upcoming 2024 elections. This service activity aims to make the people of Tegaron Village aware of the importance of monitoring election participation. To overcome electoral violations, the community needs to take a role in participatory supervision that will help and ease the task of supervisory agencies in the continuity of elections. The method of implementing this service is by socialization which aims to provide understanding and understanding of participatory supervision. The result of this socialization runs smoothly both from planning to implementation. The material presented was about the importance of participatory supervision, and the role that can be performed as a participatory supervisor. The conclusion of this socialization is that by establishing community cooperation to participate in the role of participatory supervisors, it will create the quality of honest and fair elections.                                       Keywords:  Tegaron Village; Quality; Elections; Participatory Supervision
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan Herlambang, Pratama Herry; Muhtada, Dani; Yudhanti, Ristina; Pratama, Nugroho Wahyu; Wiguna, Candra Aditya; Santalia, Miftah; Suwinda, Suwinda; Safarin, Muhammad Habiby Abil Fida
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.216

Abstract

Peraturan hukum di Indonesia tidak hanya mengatur warga negara pada umumnya, tetapi pejabat negara juga ikut masuk dalam peraturan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah bentuk negara hukum yang di anut oleh para the founding fathers dan mothers Republik Indonesia. Pejabat Tata Usaha Negara atau sering kali disebut dengan Pejabat TUN, tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum bilamana pejabat TUN melaksankan kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur terdapat dua jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang dalam doktrin biasa dikenal sebagai eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis maka dibutuhkan kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Seringkali pejabat pemerintahan tidak bisa atau tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan yang membuat seolah-olah peradilan tata usaha negara tidak memiliki wibawa untuk memaksa pemerintah melaksanakan putusannya.
Co-Authors Dani Muhtada Muhammad Habiby Abil Fida Safarin Nailul Izzah Permatasari, Irsa Ardhita Pratama Herry Herlambang Pratama, Nugroho Wahyu Rasdi Rasdi, Rasdi Ristina Yudhanti Safarin, Muhammad Habiby Abil Fida Santalia, Miftah Widyaningrum, Erika Diah Ari Wiguna, Candra Aditya