Sasi, Kartika
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESAWAT ASING DAN PESAWAT DOMESTIC YANG MELEWATI WILAYAH TERLARANG DAN WILAYAH TERBATAS DI INDONESIA Sasi, Kartika
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v1i1.820

Abstract

kedaulatan atas wilyah, yang mana terdapat kawasan udara terlarang (prohibited area) dan kawasan udara terbatas (restricted areal).Kawasan-kawasan terlarang tersebut adalah kawasan yang tidak boleh pesawat asing maupun pesawat domestic untuk terbang atau berlalu lintas daiatas kawan tersebut. Tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing maupun pesawat Negara republic Indonesia melewati wilayah terlarang atau wilayah terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach).1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Wilayah Terlarang Dan Wilayah Terbatas Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pesawat Asing dan Pesawat Domestic yang Melewati Wilayah Terlarang dan wilayah Terbatas di Indonesia pesawat yang melakukan pelanggaran denagn memalui wilayah terlarang dan terbatas maka akan dikenakan sanksi berdasarkan UU penerbangan Pasal 401 yairtu berupa pidan penajarah dan pidana denda.
Catcalling As A Form Of Verbal Abuse: Psychological Impact On Women In Public Spaces From The Perspective Of Law And Human Rights Oktavia, Putri; Fahrian, Yudi; Sasi, Kartika
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i2.9510

Abstract

This study examines verbal harassment (catcalling) as a form of sexual violence that violates moral norms and creates feelings of discomfort and threat for victims. Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence regulates harassment, but does not explicitly include catcalling as verbal harassment. This study uses normative legal methods with a focus on analyzing legal rules and concepts. The results indicate that the implementation of Article 5 has not been optimal due to a gap between what should apply (das sollen) and the reality that occurs (das sein). The main obstacles include legal difficulties in proving the case, ineffective inter-agency coordination, and sociological factors such as stigma and victims' fear of reporting. To overcome these obstacles, clearer implementation guidelines, gender-sensitive training for law enforcement officers, victim- friendly reporting procedures, and increased public legal awareness are needed.