<![CDATA[Abstrak. Dalam aturan yang berlaku, seseorang yang mewakafkan harus melakukan pencatatan dan pendaftaran aset wakaf. Namun masyarakat Islam di Indonesia dalam proses penyerahan wakaf oleh wakif masih cenderung atas dasar saling percaya dan secara lisan saja tanpa adanya proses pencatatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengungkap bagaimana praktik perwakafan yang terjadi di DKM Thoriqotul Hikmah desa Negla dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, Kitab Hukum Islam (KHI) Alquran dan Hadis. Data Hukum sekunder berupa buku, jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan wakaf, sementara data hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam perwakafan di DKM Thoriqotul Hikmah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi, namun dari segi prosedurnya masih terdapat kekurangan karena seluruh aset wakaf belum tercatat secara resmi. Kemudian dalam UU Wakaf, Praktik perwakafan yang terjadi di DKM Thoriqotul Hikmah belum sepenuhnya mematuhi ketentuan, yaitu dalam mekanismenya perwakafan aset wakaf tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dalam UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 11. Abstract. In the applicable rules, a person who gives waqf must record and register waqf assets. However, the Islamic community in Indonesia in the process of handing over waqf by waqf still tends to be based on mutual trust and only verbally without a recording process. Therefore, the author is interested in researching and revealing how the practice of waqf that occurs in DKM Thoriqotul Hikmah Negla village in the Perspective of Islamic Law and Waqf Law. The research method applied is qualitative with a normative juridical approach. Primary data includes primary legal materials such as laws, government regulations, Islamic Law Books (KHI) of the Qur'an and Hadith. Secondary legal data is in the form of books, journals and other literature related to waqf, while tertiary legal data is in the form of the Great Dictionary of Indonesian Language. Based on the results of the research, in Islamic law, waqf at DKM Thoriqotul Hikmah is in accordance with Islamic law where the harmony and conditions have been met, but in terms of procedures there are still shortcomings because all waqf assets have not been officially recorded. Then in the Waqf Law, the practice of waqf that occurs at DKM Thoriqotul Hikmah has not fully complied with the provisions, namely in the mechanism waqf assets are not recorded in accordance with the applicable provisions, namely in the Waqf Law No. 41 of 2004 Article 69 paragraph (2) and Article 11.]]>
