Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Privat Law Jurnal Darma Agung
Tori, Qisthi Hani Mazaya
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WASIAT YANG PEMBAGIANNYA MELEBIHI BAGIAN MAKSIMAL ISTRI KEDUA Tori, Qisthi Hani Mazaya; Alwesius, Alwesius
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4430

Abstract

Penelitian ini membahas pembagian wasiat yang melebihi bagian maksimal istri kedua pada saat mewaris bersama dengan anak sah dari perkawinan terdahulu pewaris, yang menimbulkan gugatan oleh salah satu ahli waris yang tidak menerima wasiat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/PDT/2015. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan istri kedua dalam pewarisan menurut KUHPerdata dan implikasi adanya wasiat terhadap hak bagian istri kedua yang mewaris bersama anak terdahulu pewaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kedudukan istri kedua ketika mewaris bersama anak sah dari perkawinan terdahulu baik itu ahli waris berdasarkan undang-undang maupun sebagai ahli waris berdasarkan wasiat bagiannya akan terbatasi. Pembatasan tersebut yaitu hanya dapat memperoleh sebatas bagian maksimalnya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 852a jo. 902 KUHPerdata yakni menerima tidak melebihi bagian terkecil anak-anak dari perkawinan terdahulu, dengan ketentuan bagian yang diterima istri kedua tersebut tidak boleh lebih besar dari ¼ (satu perempat) bagian harta peninggalan pawaris. Sedangkan penyelesaian atas bagian maksimal istri kedua dapat dilakukan pengurangan bagian hingga sebatas bagian maksimalnya tersebut, pengurangan tersebut kemudian akan dibagikan kepada anak sah Pewaris yang tidak melakukan gugatan atas penerimaan bagian sebatas Legitime Portie.
PEMBERLAKUAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI Tori, Qisthi Hani Mazaya; Tedjomurti, Kukuh
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.55183

Abstract

AbtractThis article aims to determine the implementation of force majeure due to the inability of the parties to  fulfill  its obligations because  Covid-19  pandemic  on  construction contracts.  The research method used in this article is normative legal research methods that focus on studying and reviewing legal materials to produce new arguments as perspectives in answering a legal problem. The analysis technique used is qualitative analysis, specifically by analyzing legal materials with reference to the existing theoretical basis. The results of this research reveal that the implementation of force majeure due to Covid-19 in construction work contracts may apply but it’s casuistic, depending on the case or circumstances of each party. In determining force majeure, it is important that the elements of force majeure as stated in Articles 1244 and 1245 of KUHPerdata are fulfilled. This is an important element to ensure the inability of the parties to fulfill its obligations on contract and the outstanding party must be able to prove that the Covid-19 pandemic is the cause of the failure of its obligation.Keywords: Contruction Contract; Force Majeure; Pandemic Covid-19AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan force majeure yang diakibatkan ketidakmampuan debitur melakukan prestasinya karena pandemic Covid-19 pada kontrak kerja konstruksi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai perspektif dalam menjawab suatu permasalahan hukum. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan force majeure akibat Covid-19 dalam kontrak kerja konstruksi dapat berlaku namun sifatnya kasuistis, bergantung pada kasus atau keadaan masing-masing pihak. Dalam menentukan keadaan force majeure menjadi penting unsur-unsur force majeure sebagaimana tertuang dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata terpenuhi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan sejauh mana kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dan debitur selaku pihak yang berprestasi harus dapat membuktikan bahwasanya pandemi Covid-19 ini merupakan penyebab tidak terlaksananya suatu prestasi.Kata Kunci: Force Majeure; Kontrak Kerja Konstruksi; Pandemi Covid-19
Co-Authors Alwesius, Alwesius Tedjomurti, Kukuh