Trimawarni, Andjani
Politeknik Negeri Pontianak

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI BURSA KERJA ONLINE DI KOTA PONTIANAK Trimawarni, Andjani
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 29, No 2 (2024): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/proyeksi.v29i2.4793

Abstract

Informasi merupakan suatu hal atau bentuk yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan diri maupun kelompoknya. Bentuk informasi yang dibutuhkan adalah informasi pasar kerja bagi para pencari kerja yang sedang mencari lowongan pekerjaan dan perusahaan untuk mencari tenaga kerja sehingga diharapkan dapat menangani masalah pengangguran. Untuk memudahkan para pencari kerja dan berusaha, pemerintah membuat suatu kebijakan dengan memberikan layanan berupa informasi pasar kerja yang dapat diakses secara online seperti Bursa Kerja Online (BKOL). Implementasi keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak mengalami kendala mulai dari implementor hingga kelompok sasaran. Karena adanya kendala yang timbul, maka dilakukan penelitian tentang Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik khususnya pada Informasi BKOL di Kota Pontianak yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan yang mempengaruhi kinerja kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor dalam proses implementasi kebijakan yang mempengaruhi kinerja kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu ukura-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi, badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta kecenderungan eksekutif. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya standar nilai, pengikatan kapasitas server, memanfaatkan sarana dan prasarana secara efektif dan sesuai dengan standarisasi yang ada, melaksanakan koordinasi secara berkala, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan nilai-nilai organisasi yang ada, mengintegrasikan situasi ekonomi dengan implementasi kebijakan, serta melakukan inovasi dan merealisasikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.