Donna Tiurlan Manurung
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP URGENSI PENCEMARAN SAMPAH DI DAERAH PESISIR TANJUNGPINANG Donna Tiurlan Manurung; Rossindy Heryanti Situmenang
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2025): Februari
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v2i3.3737

Abstract

Pencemaran sampah di daerah pesisir Tanjung Pinang merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Hal ini disebabkan oleh perilaku kebiasaan masyarakat yang membuang limbah rumah tangga langsung ke laut. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjung Pinang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab untuk menjaga kawasan pesisir agar tetap bersih dari pencemaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan DLH dalam mengatasi agensi pencemaran sampah di daerah pesisir Tanjung Pinang dengan studi kasus Tanjung Unggat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan DLH dalam mengatasi agensi pencemaran sampah di daerah pesisir Tanjung Pinang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar; Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan DLH, perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar, Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.