Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JI@P) Solidaritas
Kusuma W, Purbayakti
Unknown Affiliation
Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM ONLINE PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH: (Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum) Perkasa, Firdausi Darya; Suwardi, Suwardi; Kusuma W, Purbayakti
JI@P Vol 14 No 1 (2025): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v14i1.11569

Abstract

 Tesis ini berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum) dilatarbelakangikarena perkembangan zaman yang meningkat dengan pesat diiring dengankemutakhiran teknologi yang tersedia, pemerintah juga tidak terlepas dalampemanfaatan teknologi tersebut. Terutama pada pemungutan pajak dan retribusikhususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Jenis Penelitian iniyaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposivesampling dalam menentukan informan. Data yang digunakan yaitu data primer dan datasekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dandokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengantahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalammendeskripsikan hasil analisis menggunakan pendekatan teori George C. Edward IIIuntuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan.Setelah dilakukan kajian mendalam dalam penelitian ini, bahwa Implementasikebijakan pemungutan retribusi parkir secara online di Kabupaten Ponorogo,menghadapi berbagai kendala. Program ini tidak berlanjut karena kurang memadainyainfrastruktur dan penolakan dari juru parkir. Masalah utama yang muncul adalahkurangnya sumber daya, seperti staf yang kompeten, informasi, dan fasilitas yangbelum memadai. Selain itu, termasuk kurangnya staf di kantor BPPKAD dan belumtersusunnya Standar Operating Procedures (SOP) yang efektif, sehingga menghambatpelaksanaan kebijakan.Untuk mengatasi kendala yang ada, perlu adanya perbaikan sarana yangdigunakan, memberikan pelatihan intensif kepada juru parkir, serta memastikankomunikasi yang jelas dan konsisten di antara pihak terkait. Selain itu, penambahan stafyang kompeten, penguatan insentif, dan penyusunan Standar Operating Procedures(SOP) yang komprehensif untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan sertaevaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan efektif
DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA MELALUI IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA TEGUHAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN Syahrudin, Fajar; Pramono, Joko; Kusuma W, Purbayakti
JI@P Vol 14 No 1 (2025): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v14i1.11652

Abstract

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang dinamika pemerintahandesa melalui implementasi prinsip good governance di kantor Desa Teguhan KecamatanJiwan Kabupaten Madiun, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Responsivitas sudah diimplementasikan dengan baik, dimana responsivitas ini mencakup sikap dankomunikasi yang baik dari perangkat Desa Teguhan kepada masyarakat. 2) Efektivitasdan efisien belum di dilaksankaan dengan baik dimana sebagian perangkat desa belumdisiplin dan tidak memberikan pelayanan dengan baik yaitu pegawai mempunyaikinerja yang buruk dengan datang terlambat dan pulang sebelum waktu yang ditentukan, dan memberikan pelayanan yang berbelit-belit di kalangan masyarakat 3)Keadilan dalam pelayanan publik di jelaskan bahwa prinsip keadilan dalammemberikan pelyanan di kantor Desa Teguhan belum di katakan adil karena masihmenggunkan sistem pelayanan nepotisme (sistem kekeluargaan). 4) Akuntanbilitassudah di laksanakan dengan baik dimana Kepala Desa dan perangkat desa bertanggungjawab dan mampu menjalankan prosedur dan mekanisme pelayanan di kantor DesaTeguhan. 5) Transparansi pada kantor Desa belum di terapkan dengan baik dimanaperangkat desa tidak terbuka tentang biaya pelaksana yang di berikan kepadamasyarakat sehingga masyarakat tidak tahu berapa rincian yang seharusnya dikeluarkanpada saat melakukan pengurusan tentang admnistrasi kependudukan dan juga tidak adakejelasan tentang waktu penyelesaian administrasi dokumen sehinnga masyarakatmerasa kebingungan terkait biaya dan waktu admnstrasi di kantor tersebut
Deskriptif Analitik Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Ayu Nanda, Farischa Martya; Pramono, Joko; Kusuma W, Purbayakti
Solidaritas Vol 8 No 2 (2024): Solidaritas
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of distributing PKH social assistance in Manggis Village, Mojosongo District, Boyolali Regency is a serious problem. Program Keluarga Harapan aims to open KPM access for pregnant women and toddlers to utilize health facilities and educational facilities. The inaccuracy of targeting social assistance recipients is a problem that arises when social assistance is disbursed by the government, those who are supposed to get it do not get it and vice versa, they should not be entitled to it, but instead get it. This research aims to analyze and describe descriptive analytics of PKH social assistance distribution. The method used is qualitative research to describe descriptive analytics of PKH social assistance distribution by referring to the principal agent theory proposed by Eisenhardt (1988). There are 5 indicators proposed, namely the delegation of authority, the existence of parties working together, the existence of planning, the dominance of one party over another, and the existence of different interests in the PKH social assistance program. Data was collected through observation, interviews, literature and document studies, then analyzed using the stages of collection, reduction, presentation and drawing conclusions. The research results show that the principal agent indicators in PKH social assistance display various patterns. The delegation of authority is quite good, the parties working together are quite good, the planning in general is still lacking, the dominance of one party over another is somewhat lacking, and the existence of different interests is also somewhat lacking. Setting the mechanism for accepting PKH recipients consists of 2 mechanisms, namely setting the criteria for PKH recipients and setting the process for determining PKH recipients. The factors causing the implementation of PKH social assistance to be not optimal in Manggis Village are due to the DTKS not being updated regularly, as well as the problem of the principal agent, namely closeness to the village head/village officials and the RT head. Keywords : Program Keluarga Harapan, Principal Agent.
Co-Authors Ayu Nanda, Farischa Martya Joko Pramono Perkasa, Firdausi Darya Suwardi Suwardi Syahrudin, Fajar