<![CDATA[Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menangani perkara Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Jktk.Utr tentang parate executie Hak Tanggungan berpendapat bahwa segala keberatan atas suatu pelelangan suatu objek jaminan haruslah diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan dengan memasukkan gugatan, disamping itu juga adanya konflik norma antara Pasal 6 UUHT dengan Pasal 224 HIR, sedangkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri manakala debitur wanprestasi. Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1. Apa faktor pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus parate executie hak tanggungan yang dijelaskan dalam Putusan Nomor: 561/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr? 2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pertimbangan hakim dalam kasusparate executie hak tanggungan yang dijelaskan dalam Putusan Nomor: 561/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr? Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Jkt.UTr tentang parate executie Hak Tanggungan sebagai bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan serta referensi lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bilamana ada pihak yang berkeinginan agar eksekusi lelang tersebut ditunda atau dibatalkan maka haruslah diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan, kemudian terkait pelaku ghashab dalam hal ini debitur menghalang-halangi objek dari pembeli yang beritikad baik haruslah segara meninggalkan tanahnya tersebut secara sukarela, karena terdapat dosa yang besar bagi pelaku-pelaku ghashab.]]>
