<![CDATA[Perkembangan Internet of Things (IoT) mendorong masyarakat untuk memiliki literasi teknologi dan informasi yang kuat serta memanfaatkannya guna memberikan nilai tambah. Teknologi juga berdampak pada institusi seperti Polri, khususnya dalam menangani berbagai persoalan sosial, kemasyarakatan, dan kriminalitas. Di banyak negara, kepolisian telah mengadopsi kecerdasan buatan (AI) dan sistem digital guna meningkatkan pelayanan mereka. Bhabinkamtibmas, yang menjalankan fungsi pre-Emtif, turut bermitra dengan masyarakat, termasuk melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Bandar Dolok yang menjadi perwakilan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Kejahatan berbahasa, seperti ujaran kebencian, hoaks, hasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik, kerap muncul dan berpotensi merusak reputasi serta menciptakan ketegangan. Dalam konteks ini, linguistik forensik dapat memainkan peran penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan bukti linguistik yang mendukung penanganan kejahatan berbahasa, termasuk defamasi, yang dapat merusak reputasi seseorang di mata publik. Studi awal menunjukkan bahwa LPM kerap mengalami kesulitan dalam menemukan saksi untuk suatu tindak kejahatan karena keterbatasan informasi. Hanya 23% dari total kasus yang berhasil ditangani, sementara pelayanan basis deteksi dan basis solusi belum optimal, dengan hanya 58% dari 379 keluarga yang mendapatkan layanan memadai. Seiring dengan berkembangnya teknologi, peningkatan literasi digital anggota LPM menjadi penting agar informasi dapat disampaikan secara efektif melalui aplikasi berbasis teknologi informasi. Kemampuan ini, bersama dengan penerapan prinsip-prinsip linguistik forensik, krusial dalam menghadapi disrupsi informasi serta mengelola laporan dari masyarakat secara lebih akurat dan efisien.]]>
