Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Agnes Fitryantica
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Pelanggaran Hukum Disiplin Finansial Standar Profesional Account Officer oleh Pegawai dalam Penyaluran Kredit di Bank BRI: Studi Putusan: No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG Shinta Adella; Agnes Fitryantica
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i4.1095

Abstract

Misconduct is an act that violates applicable legal provisions and contravenes professional norms. In the context of banking, violations of financial discipline and professional standards can have a serious impact on the financial stability and reputation of the institution. This research analyzes violations of financial discipline law committed by employees in lending at Bank BRI, based on a case study of Decision No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG. These violations included non-compliance with lending procedures, abuse of authority, and violation of professional ethical standards set by the bank. This research uses a normative juridical approach, which focuses on the study of applicable legal norms through the analysis of legal documents and related literature. In its decision, the panel of judges considered evidence and witness testimony that showed negligence and non-compliance by the Account Officer. The implementation of sanctions for these violations is expected to provide a deterrent effect and improve compliance with financial discipline and professional standards. The study also identifies the steps taken by Bank BRI to improve its supervisory system and training for employees to prevent the recurrence of similar violations in the future. This study makes an important contribution to understanding the dynamics of financial discipline law violations in the banking sector and the remedial measures that need to be taken.
Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan Presiden di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara Agnes Fitryantica; Rizki Rahayu Fitri
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik Hukum memiliki peranan penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan Presiden di Indonesia dalam hal ini sebagai sarana tujuan negara. Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terlihat jelas melalui proses legislatif yang berupaya menjawab kebutuhan nyata di masyarakat. Peran Presiden sebagai inisiator dalam sistem legislasi di Indonesia sangatlah penting dan kompleks terkait visi misi presiden saat menjabat. Hubungan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden menunjukkan sejumlah gap yang perlu dieksplorasi lebih dalam. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden di Indonesia dan Bagaimana peraturan perundang-undangan usulan Presiden dalam mewujudkan tujuan negara berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan normatif. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden Indonesia, peranan politik hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik hukum yang inklusif membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas hukum dalam penegakan serta pemulihan kerugian negara menjadi indikator utama keberhasilan peraturan perundang-undangan. Perumusan politik hukum yang lebih transparan dan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat oleh Presiden benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Penguatan checks and balances dalam pembentukan kebijakan hukum oleh Presiden sangat penting untuk menjaga prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.
Transformasi Konstitusional Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Rizki Rahayu Fitri; Agnes Fitryantica
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the transformation of presidential accountability within Indonesia’s constitutional system following the amendments to the 1945 Constitution. The main issue addressed is how the mechanisms of presidential accountability have changed after the constitutional amendments and what implications these changes have had on Indonesia’s constitutional structure. This research employs a normative juridical method with a historical and comparative constitutional approach. The findings reveal a significant shift in the accountability model—from the President being accountable to the People’s Consultative Assembly (MPR) to being directly accountable to the people through general elections. This transformation has strengthened Indonesia’s presidential system, affirmed the principle of popular sovereignty, and altered the configuration of inter-institutional relations. However, the post-amendment framework has shown weaknesses in overseeing presidential power, raising concerns over potential abuse of authority. Therefore, it is essential to enhance the mechanisms of checks and balances to ensure the constitutional system continues to operate in line with democratic principles and constitutional supremacy.
Co-Authors Rizki Rahayu Fitri Shinta Adella