Fairusah, Qonita Najmah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Surat Al-Baqarah Ayat 188: Prinsip Hukum Islam Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan Fairusah, Qonita Najmah; Nasrulloh Nasrulloh
Journal of Scientific Interdisciplinary Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jsi1018

Abstract

Penelitian ini membahas penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada ayat 188 Surat Al-Baqarah yang melarang manipulasi harta untuk kepentingan pribadi. Dalam sistem pemerintahan, kekuasaan harus dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam ayat tersebut dan dampaknya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode yang dipakai dalam jurnsl ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur, dengan analisis isi tematik untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dan integritas merupakan pilar utama dalam ajaran Islam yang dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat 188 berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan transparansi, serta relevan dalam konteks kontemporer mengingat tingginya kasus korupsi di berbagai negara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang etika hukum Islam dan peaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Dinamika Politik Hukum Islam Dalam Revisi UU Perkawinan: Menelisik Peran Fatwa MUI dan Kepentingan Negara Fairusah, Qonita Najmah; Sirojuddin, Ahmad Sholihin
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Agustus)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i2.187

Abstract

The change in the minimum age of marriage in Law Number 1 Year 1974, which was revised through Law Number 16 Year 2019, has become an important issue in legal and social discourse in Indonesia. This revision equalises the minimum age of marriage between men and women to 19 years. The data analysis method used is descriptive analysis, which describes in detail and in depth to obtain an accurate understanding. In the midst of these changes, the Indonesian Ulema Council (MUI) performs a strategic role as a religious institution that influences the direction of legal policy through fatwas and political lobbying. This study analyses how MUI's fatwa operates in the political context of Islamic law, including its influence on state regulation and its relationship with power and the prevailing patriarchal ideology. Although MUI initially rejected the revision, the institution's position changed following pressure from civil society and a Constitutional Court ruling. This analysis shows that MUI's fatwa serves not only as religious guidance, but also as a tool of social and political legitimacy in the national legislative process, particularly in issues involving religious values and human rights.