Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) memiliki peran penting dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus kejahatan yang memengaruhi stabilitas sosial. Polres Bangka Tengah, sebagai bagian dari institusi kepolisian, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi Reskrim, baik dari segi struktur birokrasi yang kaku maupun kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dalam penelitian memiliki beberapa masalah yang akan dibahas seperti apa saja tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah, bagaimana implementasi reformasi birokrasi diterapkan di Reskrim Polres Bangka Tengah dan apa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi. Dalam penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan sumber data sekunder berupa buku, jurnal bereputasi (2014–2024), serta laporan resmi dari institusi terkait. Dalam penelitian ini memiliki beberapa analisa seperti efektivitas digitalisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kolaborasi antar lembaga dan tantangan yang masih ada. Dalam penelitian ini, Reformasi birokrasi di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam hal penguatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan implementasi strategi yang sistematis dan konsisten, Polres Bangka Tengah dapat menjadi model reformasi birokrasi di tingkat daerah