Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Urgency of Legal Protection for Indonesian Health Workers in the Israel-Palestinian Conflict Area From the Perspective Act Number 59 of 1958 Kelvin Nathaniel; Evelyn Winarko; Nicholas Alexander Indrawila; Christian Bima Ersananta
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1010

Abstract

The Geneva Conventions of 1949, which were later ratified in Law No. 59 of 1958, became the only legal basis for the protection of Indonesian health personnel in conflict zones. However, The Geneva Conventions of 1949 which were ratified by Indonesia did not provide a full explanation of the legal protection of Indonesian health personnel who are in conflict zones. Therefore the presence of the Additional Protocol of 1977 was created to complement the existing rules in The Geneva Conventions of 1949, one of the topics is about detailed regulations related to the protection of health personnel in conflict zones that until now have not been ratified by Indonesia Government. This research is normative legal research using a conceptual approach. The data that used in this study includes secondary data consisting of analysis of laws and regulations, books, scientific articles, journals, and previous research results.
Evaluasi Beban Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Konsumen Evelyn Winarko; Saut Parulian Manurung
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistematika penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dengan memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dan prosedur yang diterapkan dalam menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Studi ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas beban pembuktian terbalik dalam sengketa konsumen. Pendekatan kualitatif akan mengeksplorasi proses dan tantangan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sementara pendekatan kuantitatif akan menganalisis data statistik dari kasus-kasus relevan selama lima tahun terakhir. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan data sekunder, kemudian dianalisis secara tematik dan statistik untuk menghasilkan laporan yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi untuk memperbaiki penerapan beban pembuktian terbalik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia, beban pembuktian terbalik mengharuskan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Meskipun BPSK menyediakan alternatif penyelesaian yang lebih sederhana, penerapan beban pembuktian terbalik masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, alokasi beban pembuktian sering kali tidak seimbang, membebani konsumen dengan sumber daya terbatas. Kedua, ada potensi pelanggaran prinsip audi et alteram partem, yang penting untuk mendengar kedua belah pihak. Ketiga, kesulitan dalam menemukan bukti yang valid dan menghitung ganti rugi memperburuk posisi konsumen. Keempat, kurangnya pemahaman hukum dan ambiguitas regulasi dapat meningkatkan ketidakpastian hukum. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penyempurnaan regulasi, pendidikan untuk penegak hukum, pertimbangan penerapan tanggung jawab mutlak, dan penguatan peran lembaga perlindungan konsumen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa konsumen menjadi lebih adil dan akuntabel.