Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Andreawan, Yudo
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Andreawan, Yudo
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i1.1290

Abstract

In recent years, there has been an encouraging increase in the attention paid by behavioral scientists to the legal system. A great deal—a great deal of jurisprudential thought—has been process-oriented. Theorists have done so with regard to the way decisions are made—whether precedent, race, education, social background, personality, or other factors influence judges toward one side or another in a particular controversy. Of course, scholars are very interested in the legal outcomes of these institutions, but they often limit the definition of output to outcomes or decisions and are not concerned with other types of decisions formal legal regulations output. Decisions (or outcomes) are unique applications of pre-existing rules. In resolving consumer disputes, the consumer's position is often a weak bargaining position. This means that consumers cannot exercise their rights in terms of evidence at trial. Even though the burden of proof is on the defendant, often in his decision the judge imposes the same burden of proof on the defendant. This is not in line with the legal nawacita made by the drafters of the consumer protection law, that consumers are the ones who occupy the highest position if a dispute occurs in court.
Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia Andreawan, Yudo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3436

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang mendorong perhatian para peneliti atas suatu perilaku terhadap sistem hukum. Banyak sekali - sebagian besar pemikiran ahli hukum - telah berorientasi pada proses. Para teoritisi telah melakukan hal tersebut sehubungan dengan cara pengambilan keputusan-apakah preseden, ras, pendidikan, latar belakang sosial, kepribadian, atau faktor-faktor lain dapat mempengaruhi para hakim untuk berpihak pada satu sisi atau sisi lain dalam suatu kontroversi tertentu. Tentu saja, para sarjana sangat tertarik dengan hasil hukum dari lembaga-lembaga ini, tetapi mereka sering membatasi definisi output pada hasil atau keputusan dan tidak peduli dengan jenis-jenis keputusan lain yang dihasilkan oleh peraturan hukum formal. Putusan (atau hasil) merupakan aplikasi unik dari peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, posisi konsumen sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah. Artinya, konsumen tidak dapat menggunakan hak-haknya dalam hal pembuktian di persidangan. Meskipun beban pembuktian ada pada tergugat, namun seringkali dalam putusannya hakim membebankan beban pembuktian yang sama kepada tergugat. Hal ini tidak sejalan dengan nawacita hukum yang dibuat oleh para perumus undang-undang perlindungan konsumen, bahwa konsumen adalah pihak yang menempati posisi tertinggi jika terjadi sengketa di pengadilan.
Co-Authors