Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim Ngabito, Rafyanka Ivana Putri
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.284-301

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan overclaim yang akhir-akhir ini sering ditemui dalam pasar skincare Indonesia. Tindakan overclaim ini dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha guna meningkatkan penjualan yang mana dapat merugikan konsumen secara materil maupun inmateril sehingga perlu adanya pertanggungjawaban hukum atas pihak-pihak terkait. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengedaran produk skincare memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak terkait produk skincare yang akan diedarkan. Tindakan overclaim yang dilakukan oleh produsen, pelaku usaha, maupun influencer dapat diminta pertanggungjawaban hukum baik itu berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Tindakan overclaim berkenaan langsung dengan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Peraturan BPOM, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI PENEGAKAN HUKUM PEMILUKADA DI INDONESIA Ngabito, Rafyanka Ivana Putri; Wantu, Fence M.; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025 (IN press)
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.890

Abstract

Penegakan hukum dalam Pemilukada di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan berbeda. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus sebagai solusi dalam menangani sengketa Pemilukada secara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, konseptual, dan analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode yuridis normatif serta hermeneutika hukum untuk memahami dan menafsirkan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa Pemilukada di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan tidak efisien, yang berpotensi menghambat proses demokrasi. Pembentukan lembaga peradilan khusus yang bersifat ad hoc dinilai sebagai solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa serta menjamin kepastian hukum dalam Pemilukada. Studi ini merekomendasikan pembentukan pengadilan khusus dengan sistem yang terstruktur berdasarkan tingkatan, seperti model yang diterapkan di Brasil dan Meksiko, guna menciptakan mekanisme hukum yang lebih terintegrasi dan efektif.