Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUKUM SEBAGAI PENYOKONG KEBAHAGIAAN: KONSEP UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM KONTEKS MODERN Pertiwi, Kunti Tri; Roemansyah, Deddy
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2024): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v4i2.190

Abstract

Law has an important role in realizing people's happiness as one of the main goals of human life. The theory of utilitarianism developed by Jeremy Bentham places happiness as a basic principle that must be achieved through law. According to Bentham, a good law is a law that maximizes happiness for the greatest number of people, taking into account social benefits. In this context, law not only functions as a tool for upholding justice, but also as a means to reduce suffering and facilitate collective welfare. This research examines Bentham's views on the relationship between law and happiness, the role of law in creating prosperity, and the challenges of applying the principles of utilitarianism in the modern legal system. With a normative approach, this research explores how law can be an instrument for realizing social happiness through protecting human rights, regulating economic and social relations, and promoting community welfare. The results show that although utilitarianism provides a clear framework for achieving the greatest happiness, its application faces criticism regarding the disregard of individual rights for the benefit of the majority, as well as the difficulty in measuring happiness objectively. Therefore, a balance is needed between the principles of utility and social justice so that law can truly support happiness.
PROBLEMATIKA DAN SOLUSI HUKUM TERHADAP HARTA GONO-GINI YANG MASIH BERSTATUS KREDIT Pertiwi, Kunti Tri
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v5i1.266

Abstract

Permasalahan hukum mengenai harta gono-gini yang masih berstatus kredit kerap menjadi sengketa dalam proses perceraian, terutama ketika belum ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai tanggung jawab pembayaran kredit dan pembagian hak atas harta tersebut. Harta yang diperoleh selama perkawinan dan dibeli secara kredit, baik atas nama salah satu pihak maupun bersama, menimbulkan kompleksitas dalam penentuan status kepemilikan dan kewajiban setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika yang muncul dalam praktik pembagian harta gono-gini berstatus kredit serta mencari solusi hukum yang dapat diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait mekanisme pembagian harta berstatus kredit secara eksplisit, sehingga diperlukan interpretasi hukum melalui putusan pengadilan dan kesepakatan para pihak. Solusi yang ditawarkan antara lain melalui pembuatan perjanjian pisah harta, mediasi, dan penetapan pengadilan mengenai pembagian tanggungan kredit secara proporsional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak pasca perceraian.