Muti’ah, Dewi
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Rusdiana, Erma; Hidayatulloh, Moh. Rizqi; Muti’ah, Dewi
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v13i2.3488

Abstract

Isu hukum yang perlu dikaji adalah bagaimana peran kepala Desa Sebagai Mediator atas dugaan tindak pidana dan hambatan apa saja yang dialami oleh Kepala Desa selama menjadi mediator. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Socah. Kepala Desa di Kecamatan Socah menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat dengan cara melakukan mediasi kepada pihak yang berselisih. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sangat penting demi menjaga perdamaian desa dan peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sebagai mediator termasuk efektif dengan tingginya kasus yang berhasil di mediasi dan jenis dugaan tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah adalah pencurian, penganiayaan, kenakalan remaja, pengancaman, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggelapan (2) terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah yakni adanya adanya provokator dalam mediasi yang sedang berlangsung dan salah satu pihak yang tidak mau datang untuk melakukan mediasi.  Kata Kunci: Peran Kepala Desa; Mediator; Dugaan Tindak Pidana; Mediasi Penal Abstract The legal issues that need to be studied are the role of the village head as a mediator regarding alleged criminal acts and what obstacles the village head experiences while being a mediator. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach or field research. the location of this research is socah district. The village head in socah district resolves a problem in the community by mediating with disputing parties. From the results of the research and studies carried out, it was found that (1) the role of the village head in socah district is very important in maintaining village peace and the role of the village head in socah district as a mediator is quite effective with the high number of cases being successfully mediated and the types of suspected criminal acts being resolved by village heads in socah district are theft, signing, juvenile delinquency, threats, accidents, domestic violence (kdrt) and embezzlement (2) there are several obstacles experienced by village heads in socah district, namely the existence of provocateur in ongoing mediation and one of the parties who does not want to come to mediation.  Keywords: Role Of The Village Head; Intermediary; Alleged Criminal Acts; Penal Mediation
Criminal Justice System Reform for Women as Victims of Domestic Violence Through Local Wisdom Fatoni, Syamsul; Muti’ah, Dewi; Wijaya, Dodik Pranata
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 11 No. 2 (2021): October
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2021.11.2.268-296

Abstract

The criminal justice system aiming to serve as a resolution of domestic violence should take into account the adat law system, religious law, and self-regulation living in society. Marriage Institution and Law Number 23 of 2004 concerning Abolishment of Domestic Violence turns out to be a criminogenic factor. This research seeks to investigate the criminal justice system linked to measures for the protection of women as victims of domestic violence in Indonesia and to find out and analyze the contribution of local wisdom to the reform of the system regarding the protection of female victims of domestic violence. This research required doctrines involving the study of secondary data supported by a field study and systematic analyses of the existence of the criminal justice system regarding domestic violence cases with an approach to the local wisdom in Madurese society. The research discovers that the criminal justice system in mitigating the female victims of domestic violence must be integrated and synergized with the sub-systems embracing police, health professionals, social workers, voluntary facilitators, and preachers assigned in criminal court as governed under the Law Number 23 of 2004. The presence of local wisdom in the reform of the criminal justice system concerning domestic violence cases represents the measures taken to shape criminal law in Indonesia by accommodating the values that live in societies, including religious teaching through restorative justice. This approach is intended to accommodate the interest of the victims and criminal offenders to resolve the issue within the criminal justice system.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Bahan Baku Alami Jamu Madura (Studi Di Kabupaten Pamekasan) Habibullah, Abd Wachid; Muti’ah, Dewi; Ratnasari, Desi
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v13i1.1848

Abstract

Tulisan ini secara garis besar adalah untuk mengetahui apa peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup bahan baku alami ramuan jamu Madura sebagai upaya agar resep jamu Madura tidak punah. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk menjawab isu hukum, yang mana didukung oleh data lapangan studi di Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu wilayah yang memproduksi Jamu terbesar di Madura, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang diperoleh adalah salah satu kewenangan yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan membentuk Taman Hutan Raya (TAHURA) yang memiliki fungsi konservasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan bagaimana jamu Madura tidak punah dan terus berkembang ke depan, selain itu potensi wilayah Madura yang dapat dikembangkan menjadi Tahura sangat banyak sehingga hal ini yang akan dapat dijadikan sebagai wilayah konservasi lingkungan hidup.  Kata Kunci : Jamu Madura, Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah  Abstract  This paper outlines the role of the local government in making efforts to protect the environment of natural raw materials of Madurese herbal medicine as an effort to prevent Madurese herbal medicine recipes from becoming extinct. The research method used in this paper is doctrinal legal research, namely library legal research conducted by examining secondary data to answer legal issues, which is supported by field study data in Pamekasan Regency as one of the areas that produces the largest herbal medicine in Madura, while the approach taken is a statutory approach and concept approach. The results obtained are one of the authorities that can be carried out by the local government is to form a Botanical Forest Park (TAHURA) which has a conservation function or is utilized for the benefit of research and science to develop how Madurese herbal medicine is not extinct and continues to develop in the future, besides that the potential of the Madura region that can be developed into Tahura is very much so that this will be able to be used as an environmental conservation area.  Keywords: Madura Herbal Medicine, Environment, Local Government REFERENCES Akib, Muhammad, "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah." Jurnal Media Hukum 19.2 (2012). DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Arifin Syamsul. Falsafah Hukum (Medan: Uniba Press, 2011). Badrus Soleh Helmi, Khoirul Hidayat, and Muhammad Fakhry. (2019) "Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura." Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 12.2 (2019):DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6280 Cahyandari, Alifiah Tri Setya, dan Galih Wahyu Pradana. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo)." Publika (2022) DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p159-174 Dewi Kartika Sari. Buku Ajar Kesehatan Mental, (Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2012). Fahmi Sudi. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,( Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011: 212 – 228). Fatanen, Ary "Eksistensi kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca diterbitkannya undang-undang cipta kerja." Khazanah Hukum 3.1 (2021). DOI: 10.15575/kh.v3i1. 100009. Irene Putri, Ferliana, et al. (2020). "Jamu Madura: Pemanfaatan Kearifan Lokal Sebagai Sarana Ekonomi Wanita Madura." Prosiding Seminar Nasional Prodi Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005) M.Daud Silalahi, Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung :Cetakan ke-1, PT Alumni, 2001) ND Mukti Fajar & Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). ND Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Pancuran Alam) Cet II 2008. Nugroho, Anastasha Ruth, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." Yustitia 9.1 (2023): https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175 R.A Wulandari dan Rodiyati, Etnobotani Jamu gendong Berdasarkan Persepsi Produsen Jamu Gendong di Desa Karangrejo Kec Kromengan, Kab Malang, (Jurnal Biotropika 2 (4)). Ruhiyat, Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, and Yulinda Adharani. "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Bina Hukum Lingkungan 7 (2022). DOI: https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298 Salim Zamroni, Ph.D dan Ernawatu Munadi, Ph.D, Info Komoditi Tanaman Obat, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementrian Perdagangan RI, 2017). Silalahi M.Daud, 2001, Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan ke-1, (Bandung :PT Alumni.). Supranto J, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003. Solehah, Rohematus, Resti Prastika Destiarni, and Dewi Muti’ah. "Strategi Pengembangan Bisnis UMKM Jamu Tradisional Madura Melalui Pendekatan Analisis Swot (Studi kasus: UMKM Jamu Tradisional Madura Di Kabupaten Pamekasan)." Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis 8.1 (2022). DOI: http://dx.doi.org/10.25157/ma.v8i1.6931 Solehah, Rohematus, Aminah Happy Moninthofa Ariyani, and Resti Prastika Destiarni. "Analisis preferensi konsumen terhadap produk jamu PT. Jamu Air Mancur selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pamekasan." AGRISCIENCE 3.2 (2022). DOI: https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i2.15553. Ramadhanti, Yanuba Cahya, dan Ihsannudin Ihsannudin. "Model peningkatan daya saing UMKM minuman jamu tradisional di Kabupaten Pamekasan." AGRISCIENCE 3.2 (2022).. DOI: https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i2.15529 Toat Tridjono, Hutan Rakyat Garda Terakhir Penjamin Proses Pembangunan Berkelanjutan, (Surabaya: Jurnal Bakti Rimba Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur), edisi II-6/2017). Trianita, Hendriati., The Universal Declaration of Human Rights : A Guide for Journalist (Jakarta: The Universal Declaration of Human Rights: A Guide for Journalist. Terjemahan : Hendriati Trianita, Deklarasi Universal Hak Asas Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000). Utami, Penny Naluria dan Yuliana Primawardani. "Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau." Jurnal HAM 12.3 (2021). DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.367-384 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam