Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Zukar, Maretha
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
INTERVENSI PEMERINTAH MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN KETATANEGARAAN: PERSPEKTIF HAM DAN KESEMPATAN KERJA Yudha Alam, Wira; Dwi Aprilia, Chindi; Zukar, Maretha; Tri Adella, Nadiva; Putri Kinasih, Shinta
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5107-5118

Abstract

Diskriminasi terhadap orang dengan keterbatasan fisik, motorik, mental, atau intelektual yang dikenal sebagai penyandang disabilitas sering terjadi dan masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia dan banyak negara lain. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan karena mereka dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek penelitian dan analisis statistik digunakan untuk memperoleh data atas variabel terkait. Menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang subjek yang dibahas melalui berbagai situs resmi. Meratifikasi The Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) adalah betuk intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai dengan hak orang lain. Selain itu, berbagai kebijakan berlandaskan Undang-Undang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui Hak Asasi Manusia dan Kesempatan Kerja. Namun, pemerintah Indonesia masih perlu melakukan lebih banyak upaya salah satunya bekerja sama dengan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta untuk mewujudkan persaman hak bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan.
INTERVENSI PEMERINTAH MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN KETATANEGARAAN: PERSPEKTIF HAM DAN KESEMPATAN KERJA Yudha Alam, Wira; Dwi Aprilia, Chindi; Zukar, Maretha; Tri Adella, Nadiva; Putri Kinasih, Shinta
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5107-5118

Abstract

Diskriminasi terhadap orang dengan keterbatasan fisik, motorik, mental, atau intelektual yang dikenal sebagai penyandang disabilitas sering terjadi dan masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia dan banyak negara lain. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan karena mereka dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek penelitian dan analisis statistik digunakan untuk memperoleh data atas variabel terkait. Menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang subjek yang dibahas melalui berbagai situs resmi. Meratifikasi The Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) adalah betuk intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai dengan hak orang lain. Selain itu, berbagai kebijakan berlandaskan Undang-Undang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui Hak Asasi Manusia dan Kesempatan Kerja. Namun, pemerintah Indonesia masih perlu melakukan lebih banyak upaya salah satunya bekerja sama dengan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta untuk mewujudkan persaman hak bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan.
Co-Authors Dwi Aprilia, Chindi Putri Kinasih, Shinta Tri Adella, Nadiva Yudha Alam, Wira