<![CDATA[Abstrac Children who are in conflict with the law as perpetrators of criminal acts are entrusted during the case resolution process to the Social Welfare Organizing Institution (LPKS). In this care practice, children who are in conflict with the law do not receive justice and their rights as children. This child who is in conflict with the law has been placed in the Social Welfare Implementation Institution with the status of a custodian child during the case resolution process. However, at the time of the decision, the child who is in conflict with the law does not receive a reduction in the term of his sentence for as long as the child is in the institution. The custody carried out constitutes detention because children who are in conflict with the law have limited independence while they are in the institution. Social Welfare Organizing Institutions, one of whose functions is as a place of detention. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through interviews with Children's Judges from the Ciamis District Court, and supported by literature study. The method used is a normative juridical research method.Keywords: Children in Conflict with the Law, Custody, Detention, Social Welfare Organizing Institutions. Abstrak Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang selama proses penyelesaiian perkara dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam praktik penitipan ini anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan keadilan dan haknya sebagai anak. Anak yang berkonflik dengan hukum ini telah ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan status sebagai anak titipan selama proses penyelesaiian perkara. Akan tetapi, pada saatu jatuhnya putusan, anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak mendapatkan pengurangan masa hukumannya dengan selama anak berada di lembaga. Penitipan yang dilakukan merupakan penahanan karena anak yang berkonflik dengan hukum ini selama berada di lembaga kemerdekaannya terbatas. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang salah satu fungsinya ialah sebagai tempat penahanan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui hasil wawancara pada Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Ciamis, serta didukung dengan studi kepustakaan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif yuridis.Kata kunci : Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Penitipan,Penahanan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.]]>
