<![CDATA[AbstractDeportation is the process of forcibly returning foreign nationals to their home countries for violating the provisions of immigration law applicable in Indonesia. This process aims to maintain the country's sovereignty and ensure that law enforcement runs well. However, the implementation of deportation often faces various obstacles that can hinder the process. This research analyzes the implementation of Article 63 paragraph (3) of Law Number 6 Year 2011 on Immigration at Pontianak Immigration Detention Center (Pontianak IDC) and the obstacles it faces. The results showed that the deportation process has not been fully in accordance with the regulations due to the inability of foreigners' guarantors to bear the deportation costs, thus delaying the return of detainees and impacting on their welfare.The research method used a qualitative approach with observation, interviews and documentation analyzed descriptively. The findings indicate the need for improved communication facilities and health services as well as better coordination between the Pontianak IDC, the Immigration Division of the West Kalimantan Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the Directorate General of Immigration. It is hoped that these improvements can expedite the deportation process and improve the image of the Indonesian immigration system.Keywords: Deportation, Pontianak IDC, Detainees. AbstrakDiaturnya perbuatan kohabitasi (samen leven) menjadi suatu tindak pidana dalam ketentuan UndangPendeportasian merupakan proses pemulangan paksa warga negara asing (WNA) ke negara asalnya karena melanggar ketentuan hukum imigrasi yang berlaku di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaan pendeportasian sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Rudenim Pontianak dan kendala yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses deportasi belum sepenuhnya sesuai peraturan karena ketidakmampuan penjamin WNA menanggung biaya deportasi sehingga menunda pemulangan deteni dan berdampak pada kesejahteraan mereka.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Temuan mengindikasikan perlunya peningkatan fasilitas komunikasi dan pelayanan kesehatan serta koordinasi yang lebih baik antara Rudenim Pontianak, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Diharapkan perbaikan ini dapat memperlancar proses deportasi dan meningkatkan citra sistem keimigrasian Indonesia.Kata Kunci: Deportasi, Rudenim Pontianak, Deteni. ]]>
