<![CDATA[ABSTRAK Inklusi sosial kini menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran pemerintah, khususnya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik tanpa adanya diskriminasi. Pembangunan yang inklusif memerlukan perencanaan kota yang mengakomodasi kelompok sosial yang rentan agar tidak terpinggirkan. Di Kota Parepare, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan terdapat 7.980 jiwa masyarakat miskin pada tahun 2023, yang menegaskan pentingnya perhatian terhadap kelompok ini dalam pengalokasian anggaran. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh kelompok rentan menjadi penghalang bagi tercapainya kesejahteraan yang merata, di mana kebijakan anggaran daerah berperan penting. Walaupun telah ada upaya untuk mengalokasikan anggaran, masih terdapat celah yang menunjukkan perlunya advokasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengalokasian anggaran pemerintah daerah dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang rentan, serta mengidentifikasi celah dalam kebijakan anggaran yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif statistik, penelitian ini dilakukan di 15 kelurahan di Kota Parepare, melibatkan 381 responden dari populasi masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi dalam anggaran, namun tetap ada konsistensi dalam program-program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar untuk kelompok rentan. Meski demikian, masih terdapat celah yang perlu diatasi agar kebijakan anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat rentan, sehingga inklusi sosial di Kota Parepare dapat tercapai. Kata Kunci: Advokasi Anggaran, Inklusi Sosial, Masyarakat Rentan]]>
