<![CDATA[Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sebagai perwujudan cita-cita konstitusi negara yang menginginkan pendidikan yang adil dan merata bagi rakyat Indonesia. Namun, tidak sejalan dengan tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam proses pendistribusiannya. Banyak penyelewengan yang muncul sehingga distribusi KIP-K dinilai tidak adil dan memunculkan kekecewaan bagi beberapa pihak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis prinsip keadilan yang seharusnya ada dalam pendistribusian KIP-K di Indonesia dengan menggunakan teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls. Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur yang mana sumber-sumber yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis isi sehingga penulis dapat melaporkan hasil temuan yang didapatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendistribusian KIP-K di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan yang dibawa oleh John Rawls, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar tercipta keadilan dalam program KIP-K. Untuk menanggapi hal tersebut, maka dengan adanya artikel ini diharapkan bahwa individu ataupun pemerintah dapat memahami arti keadilan yang seharusnya ada di dalam kehidupan sosial terutama pada sistem pendidikan Indonesia.]]>
