<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini mengkaji konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia melalui kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang dalam proyek strategis nasional Rempang Eco City. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian kebijakan penggusuran dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional serta dampaknya terhadap kelompok rentan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, dan UNDRIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penggusuran melanggar sejumlah hak konstitusional warga negara termasuk hak atas rasa aman, keadilan, tempat tinggal layak, pekerjaan, dan Kesehatan serta kewajiban internasional terkait perlindungan masyarakat adat dan kelompok rentan. Selain itu, dampak sosial ekonomi yang timbul mencakup hilangnya mata pencaharian, identitas budaya, dan kohesi sosial masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam kasus Rempang belum mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis HAM dan merekomendasikan reformasi kebijakan agar lebih partisipatif, adil, dan menghormati martabat manusia. Kata Kunci: penggusuran paksa, hak asasi manusia, Rempang, kebijakan pembangunan, kelompok rentan. ABSTRACT This study examines the conflict between economic development and human rights protection through the case of forced eviction in Rempang Island for the Rempang Eco City National Strategic Project. The research aims to analyze whether the eviction policies align with national and international human rights standards, and to assess their social impact, particularly on vulnerable groups. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study explores relevant laws such as the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and international instruments including the UDHR, ICCPR, ICESCR, and UNDRIP. The findings show that the eviction violated multiple constitutional rights—security, justice, adequate housing, work, and health—while also breaching international obligations concerning the right to housing, non-discrimination, and protection of indigenous peoples. Furthermore, it highlights the marginalization of vulnerable groups such as women, children, and indigenous communities due to loss of livelihood, cultural identity, and social cohesion. The study concludes that state actions in Rempang failed to reflect a human rights-based approach to development and calls for policy reform to ensure participatory, fair, and rights-oriented development governance. Keyword: forced eviction, human rights, Rempang, development policy, vulnerable groups]]>
