Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi Prasetyo, Rahmad; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5277

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Penelitian ini membahas teori-teori yang melandasi tindak pidana korupsi, definisi, dan karakteristik korupsi menurut para ahli hukum, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis kerangka hukum pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang berkaitan dengan kerugian negara serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan paeruaran peralihan dari UU Tipikor. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 juga diulas sebagai pedoman pemidanaan yang memberikan kejelasan dan konsistensi bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara teori dan praktik hukum dalam pemberantasan korupsi, serta perlunya penguatan kebijakan untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan korupsi.
Legal Uncertainty in the Application of Simple Proof in Bankruptcy Cases and Suspension of Debt Payment Obligations Prasetyo, Rahmad; Barthos, Megawati
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i2.444

Abstract

The Asian monetary crisis of 1997 triggered significant changes in the Indonesian legal system, including the reform of bankruptcy laws marked by the emergence of Law No. 4 of 1998 and later Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). This crisis underscored the need for a fair and effective debt resolution mechanism. This research uses a normative juridical approach with descriptive analysis methods to examine the application of the pari passu pro rata partem concept and simple proof in the Bankruptcy Law. The data sources used are secondary data consisting of legislation, legal literature, and related court decisions. The results show that the practice of applying simple proof often leads to inconsistency in judges' decisions because the law does not clearly specify the definition of "simple" in this context. Several cases demonstrate difficulties in simply proving the existence of debts, which ultimately leads to the rejection of bankruptcy petitions. Additionally, the conflict of legal norms between the Bankruptcy Law and the Mortgage Law creates challenges in the execution of mortgage rights. Therefore, under the current context, the Bankruptcy Law, which emerged during the financial crisis, is no longer entirely relevant, and the concept of simple proof in Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law and PKPU needs to be reassessed to ensure fairness for creditors and debtors.