<![CDATA[Pengamanan pulau terluar di wilayah Kodam IX/Udayana melalui pengerahan Satgas Pengamanan Pulau Terluar yang melibatkan personel gabungan TNI AD dan TNI AL belum optimal dalam menanggulangi ancaman kejahatan transnasional. Pulau Batek dan Pulau Dana Rote di Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah operasi utama yang menghadapi berbagai ancaman seperti penyelundupan narkoba, senjata api, illegal fishing, hingga infiltrasi asing. Rendahnya kesiapan operasional Satgas disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi langkah antara TNI AD dan TNI AL, serta minimnya pembekalan personel terkait karakteristik daerah operasi. Keterbatasan dukungan alutsista, materiil, transportasi, dan komunikasi juga menghambat efektivitas pengamanan. Selain itu, sinergitas antarinstansi terkait, termasuk dengan pemerintah daerah, masih belum optimal akibat ego sektoral, yang mengakibatkan lambatnya pertukaran informasi dan penanganan kejahatan transnasional serta infiltrasi asing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan pengamanan pulau terluar dan menegakkan kedaulatan NKRI. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan studi kepustakaan. Rekomendasi meliputi pembentukan tim pokja terpadu lintas matra untuk sinkronisasi operasi, modernisasi alutsista dan peralatan Satgas, serta percepatan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar. Kebijakan lintas sektoral yang melibatkan unsur TNI, Kementerian, Bakamla, Polairud, dan dinas keimigrasian juga diperlukan untuk memperkuat pengamanan pulau terluar dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional.]]>
