<![CDATA[The National Development Project is a strategic initiative undertaken by the government to improve the quality of life in various regions. One such project is the Rempang Eco City, situated on Rempang Island in the Riau Islands Province. The government secured funding from PT Z, a private company, for the development of this project. However, the implementation process has caused tension with the local community who lived in Rempang Island. This problem occurred because the government evicted residents' homes to support Rempang Eco City. This research aims to explore the land status on Rempang Island and analyze the agrarian conflicts that have arisen between the government and the local community, using Karl Marx's conflict theory. The research utilizes a qualitative descriptive approach with a literature review. Secondary data sources such as journals, online publications, and scientific papers were employed to collect data. The results of this research reveal that the land occupied by the Melayu Tua traditional community on Rempang Island rightfully belongs to them, as they have inhabited the area for centuries. Additionally, the Rempang Eco City project poses a threat to environmental sustainability and the traditional way of life of the Old Malay community residing in the vicinity. The government must protect the rights of its citizens, and the government should not take away land owned by the Old Malay community. Another result of this research also indicates that the agrarian conflicts between the local. Abstrak Proyek Pembangunan Nasional merupakan salah satu proyek strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemajuan guna kehidupan yang lebih baik bagi suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunannya adalah Rempang Eco City yang berlokasi di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pembangunanya pemerintah mendapatkan investasi dari perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG). Namun, dalam proses implementasi menimbulkan konflik bagi masyarakat setempat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat status tanah di Pulau Rempang dan identifikasi konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah menggunakan teori konflik Karl Marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur review. Teknik pengumpulan data meliputi penggunaan data sekunder dari jurnal, sumber online, dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian yang didapatkan adalah status tanah masyarakat adat Melayu Tua yang ada di Pulau Rempang sudah semestinya menjadi hak milik mereka, hal ini dikarenakan tanah tersebut telah dihuni oleh masyarakat Melayu Tua selama ratusan tahun, selain itu proyek Rempang Eco City dianggap sebagai ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan atau mengancam mata pencaharian tradisional masyarakat Melayu Tua yang tinggal tinggal di daerah tersebut. Alasan lain yang mendasari hal tersebut adalah sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin apa yang menjadi hak warga negaranya, maka dalam hal ini pemerintah seharusnya tidak mengambil tanah yang selama ini dimiliki oleh masyarakat Melayu Tua. Hasil lain dari penelitian ini adalah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah sejalan dengan perspektif teori konflik dari Karl Marx.]]>
