Alfitriensi, Andea
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA Alfitriensi, Andea
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i4.6572

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak, terutama dalam konteks implementasi regulasi dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas, termasuk evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan keterkaitannya dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengkaji literatur hukum serta wawancara dengan pihak terkait, seperti penggiat hak asasi manusia dan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang cukup baik, tantangan dalam penegakan hukum, kesadaran publik, dan partisipasi penyandang disabilitas masih menjadi kendala utama. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan, yang mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan implementasi hukum, peningkatan sosialisasi tentang hak-hak penyandang disabilitas, serta advokasi berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan. The protection of human rights for persons with disabilities in Indonesia is an increasingly urgent issue, particularly concerning regulatory implementation and public awareness. This study aims to analyze the legal aspects governing the protection of the rights of persons with disabilities, including an evaluation of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and its correlation with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The methodology employed in this research is qualitative analysis, examining legal literature and conducting interviews with relevant stakeholders, such as human rights advocates and persons with disabilities. The findings indicate that although there is a fairly good legal framework, challenges in law enforcement, public awareness, and participation of persons with disabilities remain significant obstacles. Moreover, there is still a gap between existing regulations and reality on the ground, resulting in discrimination and injustice for persons with disabilities. This study recommends strengthening legal implementation, enhancing awareness of the rights of persons with disabilities, and ongoing advocacy to promote equality and justice.
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN JEPANG ANALISIS SISTEM PERADILAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA Lestari, Puja; Putri, Felia Hestika; Alfitriensi, Andea; Madrifa, Pibiqla Dwi; Aziiz, Naufal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i2.12770

Abstract

Hukum pidana di setiap negara memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang bersumber dari hukum tertulis, sementara Jepang juga menggunakan sistem civil law tetapi dengan pengaruh kuat dari common law dalam praktik peradilannya. Perbedaan ini berdampak pada sistem peradilan pidana serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Isu hukum yang muncul dalam perbandingan ini mencakup efektivitas sistem peradilan pidana, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta keadilan dalam penerapan sanksi pidana. Di Indonesia, sistem peradilan sering dikritik karena kurangnya independensi lembaga penegak hukum dan ketimpangan dalam penerapan hukuman. Sebaliknya, Jepang memiliki sistem yang lebih terstruktur dengan tingkat penyelesaian perkara yang tinggi, namun juga menghadapi kritik terhadap sistem pengakuan tersangka yang sering menjadi dasar utama dalam persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem peradilan pidana dan penerapan sanksi di Indonesia dan Jepang guna mengevaluasi kelebihan serta kekurangannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum pidana di Indonesia agar lebih efektif dan berkeadilan. Abstract Criminal law in each country has unique characteristics that are influenced by the legal system adopted. Indonesia adheres to a civil law legal system which originates from written law, while Japan also uses a civil law system but with a strong influence from common law in its judicial practice. These differences have an impact on the criminal justice system and the application of sanctions for violations of the law. Legal issues that arise in this comparison include the effectiveness of the criminal justice system, protection of the rights of suspects and defendants, and fairness in the application of criminal sanctions. In Indonesia, the justice system is often criticized for the lack of independence of law enforcement agencies and inequality in the application of sentences. In contrast, Japan has a more structured system with a high case resolution rate, but also faces criticism of the system of suspect confessions which is often the main basis in trials. Therefore, this research aims to compare the criminal justice systems and implementation of sanctions in Indonesia and Japan in order to evaluate their advantages and disadvantages. It is hoped that the research results can provide recommendations for improving the criminal law system in Indonesia to make it more effective and fair.