<![CDATA[Pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dikenal dengan inses. Tindak pidana inses artinya hubungan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Peraturan yang mengatur tentang inses dituangkan dalam pasal 294 KUHP yang kemudian ditransformasi dengan UU No. 1 Tahun 2023 tepatnya tertulis pada pasal 418. Adapun regulasi lain yang mengatur tentang perlindungan hukum korban inses yakni UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban inses melalui pendekatan viktimologi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan viktimologi yang didasarkan pada studi kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Data primer meliputi bahan hukum yang bersifat mengatur dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder mencakup penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya tulis dalam bidang hukum pidana, dan sumber hukum sekunder lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Perlindungan anak sangat penting karena pelanggarannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif viktimologi, kedudukan anak sebagai korban pencabulan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang korban kejahatan sebagai akibat dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Lebih lanjut, penulis juga memberikan gambaran kasus berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi di Polres Muara dengan pelaku atas nama Sukron bin Saidin Ali (Ayah) dengan korban bernama Fardilah binti Sukron (Anak). Kata Kunci: Inses, Viktimologi, Perlindungan Hukum]]>
