<![CDATA[Abstrak Artikel ini membahas mengenai overheidshandeling dalam konteks hukum administrasi di Indonesia. Overheidshandeling atau tindakan pemerintahan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah yang berkaitan dengan penerapan hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini mengkaji peran overheidshandeling dalam sistem hukum administrasi Indonesia, serta implikasinya terhadap hak-hak warga negara dan prosedur administrasi yang berlaku. Pembahasan ini juga mencakup bagaimana tindakan pemerintahan dapat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan administratif yang diambil oleh instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overheidshandeling sangat penting dalam memastikan bahwa proses administratif dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Kata Kunci : Overheidshandeling, Hukum Administrasi, Tindakan Pemerintahan, Hak Warga Negara, Kebijakan Publik, Prosedur Administrasi, Prinsip Keadilan Abstract This article discusses overheidshandeling in the context of administrative law in Indonesia. Overheidshandeling, or governmental actions, refers to actions taken by government authorities in relation to the application of laws and public policies. This study examines the role of overheidshandeling within Indonesia's administrative law system and its implications on citizens' rights and the administrative procedures in place. The discussion also covers how governmental actions can influence administrative decisions made by government agencies. The research findings indicate that overheidshandeling is crucial in ensuring that administrative processes are carried out in accordance with fair and transparent legal principles. Keywords : Overheidshandeling, Administrative Law, Government Actions, Citizens' Rights, Public Policies, Administrative Procedures, Principles of Justice.]]>
