Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS TERHADAP BENTUK SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ghalib Rizki Luthfianto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i12.9384

Abstract

ABSTRAK Hukum terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi tentu membawa dampak positif kepada masyarakat dengan adanya kemudahan untuk mengakses segala aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji surat dakwaan dan implikasinya dalam pembuktian tindak pidana pornografi dan tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menggunakan metode penelitian normatif dan sekunder. Metode normatif dilakukan dengan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, sementara penelitian sekunder mengkaji jurnal, artikel, situs web, buku, dan peraturan yang relevan. Ditemukan bahwa perkembangan ilmu komunikasi dan teknologi juga membawa dampak perkembangan hukum khususnya hukum pidana terkait tindak pidana dalam kehidupan yang tidak terlepas dari kemajuan teknologi khususnya di bidang media sosial. Pemberantasan serta penyebaran tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet serta media sosial pada undang-undang nomor 19 tahun 2016 pada pasal 27 ayat 1. Kebebasan berpendapat serta mengakses dunia maya atau media sosial tentu tidak serta-merta dan harus tetap berada pada batasan tertentu. Kata Kunci : Hukum Pidana, Media Sosial, Pornografi dan Kesusilaan ABSTRACT The law continues to develop following the development of society. The progress and development of technology and information certainly have a positive impact on society with the ease of accessing all aspects of life. This study aims to examine This study aims to examine the indictment and its implications in proving the crime of pornography and the crime of morality according to Law No. 19 of 2016 concerning electronic information and transactions using normative and secondary research methods. The normative method is carried out by analyzing laws relating to the crime of pornography, while secondary research examines journals, articles, websites, books, and relevant regulations. It was found that the development of communication science and technology also has an impact on the development of law, especially criminal law related to criminal acts in life that cannot be separated from technological advances, especially in the field of social media. The eradication and distribution of criminal acts of pornography carried out via the internet and social media in Law Number 19 of 2016 in Article 27 paragraph 1. Freedom of opinion and access to cyberspace or social media is certainly not immediate and must remain within certain limits. Keywords: Criminal Law, Social Media, Pornography and Morality
Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Meningkatkan Investasi Berkelanjutan Zainab Diva Amanda; Ghalib Rizki Luthfianto; Kevin Kurnia Yuli Ardikha; Qusay Alya Difatta; Alsyad Dedin Ryan Syahputra; Sabrina Diyang Awandi Putri; Diana Setiawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1681

Abstract

Investasi berkelanjutan menjadi isu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan di tengah tantangan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka yang berfokus pada data sekunder dari regulasi, literatur akademik, dan publikasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPM memiliki peran strategis dalam membentuk iklim investasi yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penerapan sistem OSS, penyusunan panduan investasi lestari, serta promosi investasi hijau yang responsif terhadap prinsip keberlanjutan. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi sebagai prasyarat utama untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi berdaya saing di tingkat global