Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Studia Legalia
Moniaga, Charles Leonard
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENSI REKONSEPTUALISASI KONSEP PEMILIHAN KEPALA DAERAH BAGI PASANGAN CALON TUNGGAL BERDASARKAN ASAS DEMOKRASI Moniaga, Charles Leonard
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penyaluran kehendak rakyat atas pemimpin yang dikehendakinya dalam negara demokrasi. Salah satu fenomena menarik dalam Pilkada adalah adanya Pilkada yang diselenggarakan dengan pasangan calon tunggal yang mana hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena Pilkada hanya dijadikan sarana meminta persetujuan rakyat. Kemudian, apabila pasangan calon tunggal tersebut kalah, maka Pilkada diulang kembali tahun depan atau sesuai jadwal Pilkada serentak, yakni lima tahun, serta kekosongan jabatan kepala daerah akan diisi oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Fenomena tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas demokrasi sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan urgensi rekonseptualisasi Pilkada dengan pasangan calon tunggal dan menawarkan gagasan konsep yang lebih demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Pilkada dengan calon tunggal kurang demokratis karena tidak memberikan kebebasan memilih, rendahnya partisipasi masyarakat dan cenderung menunjukkan sentralisasi kekuasaan sehingga perlu dilakukan rekonseptualisasi dengan cara menambahkan kewajiban DPRD untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah, pembatasan persyaratan Pilkada dengan calon tunggal dari aspek waktu dan demokratisasi penugasan penjabat kepala daerah.
Analisis dan Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Etik Ideal Bagi Advokat Terpidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 176PK/Pid.Sus/2017) Moniaga, Charles Leonard; Limbong, Henry Maraden; Darari, Andre Falih
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v24i01.23423

Abstract

Corruption is a serious problem in Indonesia that needs to be eradicated through law enforcement. However, law enforcers have contributed to corruption, including advocates, such as OC Kaligis, who was found guilty of bribing judges at the Medan State Administrative Court. However, his actions have never been subject to ethical sanctions until now. Therefore, this article examines two issues. First, what is the ideal ethical sanction for advocates convicted of corruption in the perspective of the advocate code of ethics? Second, how should the regulation in the advocate code of ethics be related to ethical sanctions for convicted advocates so that the honour of the advocate profession as officium nobile remains protected? This research is a normative legal research with statute approach, case approach and conceptual approach. The results show that the ideal ethical sanction for advocates convicted of corruption is permanent dismissal from the advocate professional organization. Arrangements related to ethical sanctions for convicted advocates in the advocate code of ethics are still weak so they need to be reconstructed.
Co-Authors Darari, Andre Falih Limbong, Henry Maraden