Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberbullying Menggunakan Fake Account barid zein, izzata; Laily Mufid, Firda; Winiari Wahyuningtyas, Yuli; Manab, Abd
WELFARE STATE Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/welfarestate.v3i2.3167

Formulation of the problem of law enforcement againstcyberbullying perpetrators and criminal liability for cyberbullyingperpetrators who use fake accounts with the aim of finding out lawenforcement against cyberbullying perpetrators. and to find outcriminal liability for perpetrators of cyberbullying. using a FakeAccount. The method in this research uses a normative juridicalresearch type. Conclusions from this research. Law enforcementagainst cyberbullying crimes is contained in the Criminal Code andLaw Number 11 of 2008 concerning Information and ElectronicTransactions, there are several articles related to forms ofcyberbullying relating to prevention, prosecution and prosecutionof perpetrators and victims. The issuance of the SKB on the ITELaw serves as a guide for law enforcement. The articles contained inthe SKB can be studied objectively by law enforcers and resolvecases without having to be submitted to court and strengthen theposition of criminal justice as the ultimum remidium, namely thatcriminal punishment or sanctions are an alternative or last resortin law enforcement. . The purpose of forming this SKB is tomaintain a clean, healthy, productive and fair Indonesian digitalspace. The burden of responsibility is imposed on the perpetrator ofa criminal act in connection with the basis for imposing criminalsanctions. The nature of responsibility for his actions is against thelaw and there is no excuse. This issue of responsibility is stated inArticle 44 of the Criminal Code.

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MEDIA ELEKTRONIK Manab, Abd
ASA Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i1.37

Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik.Pokok masalah adalah bagaimana perpektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan di media elektronik . Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu :Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan dalam transaksi online?, Pandangan hukum Islam terhadap penipuan jual beli online?. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yaitu sumber data primer yang melalui wawancara. Penelitiaan ini juga memuat sumber data sekunder melalui analisis buku-buku, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mejelaskan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan jual beli traansaksi online yaitu didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 telah disebutkan tentang hak dan kewajiban konsumen, apabila hak-hak konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh penjual maka konsumen berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi,selain itu pelaku juga dapat digugat pidana sesuai pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian, pandangan hukum Islam dalam terjadinya penipuan jual beli online yaitu ). Implikasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah harus lebih memerhatikan mengenai kejahatan cyber khususnya dalam kejahatan e-commerce dengan membuat aturan khusus yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan yang terjadi dalam e-commerce dan juga khususnya para konsumen agar lebih berhatihati dalam berbelanja secara online. Jangan mudah terpancing dengan adanya sistem diskon atau promo.

PELAKSANAAN THE FIVE C’S OF CREDIT ANALYSIS DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PAMEKASAN Manab, Abd; Rizqi Rachmawati, Ayudya
ASA Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i1.38

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini termuat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 1. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank Tabungan Negara Cabang Pamekasan memberikan kredit pemilikan rumah dalam bentuk pembayaran secara mencicil dan setiap pemberian kepada calon debitur dengan melewati prosedur pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi.Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C (The Five C’s of Credit Analysis) yaitu character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). Aturan hukum terkait prinsip The Five C’s Of Credit Analysis dalam pemberian kredit pemilikan rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah sesuai dengan (Pasal 8 terutama ayat 2), 11, 29, dan 49. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Pelaksanaan the five c’s of credit analysis dalam pemberian kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara Cabang Pamekasan telah dilaksanakan untuk menentukan debiturnya yang layak diberi pinjaman. Penilaian akan character/ watak, capacity/ kemampuan, capital/ modal, collateral/ jaminan, condition of economy/ kondisi ekonomi dilakukan pada saat prosedur permohonan kredit dan analisis terhadap permohonan kredit yang telah diajukan. Bank akan dapat menilai the five c’s of credit analysis setiap debitur pada saat pengisian formulir permohonan kredit, wawancara, dan kunjungan ke tempat tinggal debitur. Dengan demikian, investigasi akan kebenaran informasi yang diberikan oleh debitur tersebut benar atau tidak benar. Dalam pemberian kredit pemilikan rumah tidak lepas dari kredit macet yang dipengaruhi oleh adanya kegagalan usaha debitur, karakter jelek, pindah, dan meninggal yaitu kurang dari 2% pertahun.

ANALISA YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA: (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg) Manab, Abd; Rahman, Taufikur
ASA Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i2.43

Humans in social interactions in the life of society, nation and state, often cause conflict between one another. This conflict can sometimes be resolved peacefully, sometimes it also causes continuous tensions, causing disputes on both sides. Based on the description of the Juridical Review of the Execution of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which have permanent legal force on the same object of dispute with different decisions (Case Study of Decision on Case No. 145/ Pdt.G/1998/ PN. SMG and Decision on Case No. 14 / Pdt.G/ 2005/ PN. SMG), it can be concluded as follows: That the implementation of the decision or execution of 2 (two) decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which have permanent legal force on the object of the same dispute is in accordance with the laws and regulations. The applicable invitation is the provisions of the Civil Procedure Code (HIR), that the right solution to ensure legal certainty for justice seekers through the Judiciary is to request a judicial review.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MENGUASAI OBJEK EKSEKUSI AKIBAT ADANYA PUTUSAN EKSEKUSI Manab, Abd; Rizki Rachmawati, Ayudya
ASA Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i2.44

This development in reality ignores the rights of weak communities as has happened in many areas regarding the execution of land that occurred in Meruya, one example, which causes tensions between the community and the government, as a result the tension continues in the case process to the District Court which has not been resolved. Another example is the case of land executions that occurred in the Medan Province Region which continued to the Medan District Court by the plaintiff who was continued to the High Court and finally to the Supreme Court because of the appeal and cassation carried out by the defendant. In order to fulfill debt obligations fairly, it must pay attention to the legal protection obligations for creditors holding mortgage rights. The legal protection provided by Article 56A paragraph (1) of the UUK is stated as stated, namely: "With regard to the provisions of Article 56A, every creditor who holds mortgage rights, liens, or collateral rights on other objects, can exercise his rights as if In addition, according to Article 21 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land (UUHT), it states: "If the mortgage provider is declared bankrupt, the mortgage holder will continue to perform all the rights obtained according to the provisions of this law".

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search