Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Nurila Dwi Indriyati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Karyawan yang di-PHK Akibat Mergernya Tokopedia dan Tiktok Shop dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Latifah Ayu Lestari; Laeli Nikmatul Hidayah; Nurila Dwi Indriyati; Yandrianus Parsi Ema
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3086

Abstract

Mergers are generally conducted to improve operational efficiency, optimise the use of resources, and reduce costs. This research aims to examine the form of legal protection provided to employees who are laid off in normal situations and in special conditions such as company mergers or acquisitions. This research uses the normative juridical method to analyse labour regulations related to the merger process between Tokopedia and TikTokShop. This approach focuses on the study of legal norms contained in applicable laws and regulations. The result of this research is that the case of mass layoffs due to the merger of Tokopedia and TikTokShop shows that business practices that do not pay attention to social aspects can have a negative impact on workers' welfare and economic stability. In the event of layoffs due to mergers, companies are required to fulfil workers' rights in accordance with the provisions of the Labour Law, including severance pay and other rights.
ANALISIS ADMINISTRATIVE BURDEN DALAM PROGRAM PANTI PELAYANAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH) Laeli Nikmatul Hidayah; Nurila Dwi Indriyati
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban aministrasi yang terdapat dalam program panti pelayanan sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Adanya Panti Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Jateng merupakan upaya untuk pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Munculnya beban administrasi dalam program pemerintah merupakan sesuatu yang perlu pembenahan, sebab hal tersebut dapat membebankan subjek program panti social. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan menganalisis buku terdahulu dan artikel jurnal terkait. Dalam program tersebut masih terdapat administrative burden yang meliputi learning costs dan compliance costs. Sehingga, perlu adanya perbaikan untuk mengurangi beban administrasi yang ada agar pengawalan hak-hak fakir miskin dan anak terlantar di Jawa Tengah berjalan dengan baik.Kata kunci: panti sosial; beban administrasi; Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
ANALISIS ADMINISTRATIVE BURDEN DALAM PROGRAM PANTI PELAYANAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH) Laeli Nikmatul Hidayah; Nurila Dwi Indriyati
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban aministrasi yang terdapat dalam program panti pelayanan sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Adanya Panti Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Jateng merupakan upaya untuk pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Munculnya beban administrasi dalam program pemerintah merupakan sesuatu yang perlu pembenahan, sebab hal tersebut dapat membebankan subjek program panti social. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan menganalisis buku terdahulu dan artikel jurnal terkait. Dalam program tersebut masih terdapat administrative burden yang meliputi learning costs dan compliance costs. Sehingga, perlu adanya perbaikan untuk mengurangi beban administrasi yang ada agar pengawalan hak-hak fakir miskin dan anak terlantar di Jawa Tengah berjalan dengan baik.Kata kunci: panti sosial; beban administrasi; Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Co-Authors Laeli Nikmatul Hidayah Latifah Ayu Lestari Yandrianus Parsi Ema