Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya WAJAH HUKUM
Bakar, Firdaus Abu
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum dan Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Elektronik Siregar, Tania Tri Dewi; Sudarti, Elly; Bakar, Firdaus Abu
Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1658

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal certainty and evidentiary strength of electronic certificates against land rights holders as a valid proof of ownership, which is generally in physical form. Based on the UUPA and PP 24/1997, land certificates in the form of documents hold the position of written evidence. However, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has issued a policy regarding electronic certificates regulated in the Ministerial Regulation of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The research method used is normative juridical with an approach through legislation. The research results indicate that the conversion of land certificates from physical to electronic form can only be carried out on land that has already been registered through a data maintenance application submitted by the rights holder. The legal certainty depends on whether or not a request for data maintenance has been submitted. In terms of proof, electronic certificates provide protection to the rights holder as an electronic evidence tool, which is demonstrated in two ways: by showing it directly from the electronic system and also by presenting the printed result.
Akibat Hukum Ketiadaan Akta Notaris dalam Perseroan Terbatas Perorangan dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dewi, Kesuma; Rahmi, Elita; Bakar, Firdaus Abu
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82866

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kondisi ideal yang diharapkan dari pembaharuan tersebut adalah terciptanya kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui pengakuan badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan tanpa kewajiban akta notaris. Namun secara aktual, kebijakan ini menimbulkan problematika kepastian hukum karena akta notaris selama ini dipandang sebagai alat bukti otentik yang menjamin validitas pendirian perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan serta menelaah akibat hukum dari ketiadaan akta notaris dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait pendirian badan usaha berbadan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mempermudah UMK dalam membentuk badan usaha, absennya akta notaris berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait. Simpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi agar tujuan kemudahan berusaha tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.
Co-Authors Dewi, Kesuma Elita Rahmi Siregar, Tania Tri Dewi Sudarti .