Dadan Ramlan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Undang-Undang Pemilihan terhadap Pelanggaran Kampanye Ditempat Ibadah dalam Presfektif Equaliy Before The Law Dadan Ramlan
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i1.442

Abstract

General elections for regional heads are a means of democracy to obtain regional heads based on the principles of direct, general, free, confidential, honest and fair elections. In the general election process for regional heads there are 4 (four) types of handling violations, in this case criminal election violations, administrative violations. Elections, Violations of the Code of Ethics and other Violations of Laws, in implementing Violation Handling must pay attention to the principle of equality before the law that all people must be treated equally before the law. This principle is one of the important principles in Indonesia as a rule of law. equality before the law must be implemented There is no exception in the process of handling campaign violations at places of worship during the regional general election process, but in reality there are differences in legal sanctions applied to election participants at the provincial and district or city levels related to campaign violations at places of worship.
Analisis Hukum Kampanye Di Tempat Ibadah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Perspektif Equality Before The Law Di Provinsi Jawa Barat Dadan Ramlan; Amalia Syauket; Hasibuan, Edi Saputra Hasibuan
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5006

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum, konsep negara hukum didasari suatu pemahaman bahwa hukum ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan sesama rakyat, konsep hubungan antara negara hukum dan kerakyatan, muncul dengan sebutan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri. permasalahan penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian berkaitan Proses Penanganan Pelanggaran terhadap kampanye ditempat ibadah dalam Pemilihan umum Kepala daerah pada Pilkada serentah Tahun 2024 dan Azas Hukum equality before the law pada Pasal 187 ayat (3) Juncto Pasal 69 Huruf I berkaitan dengan kampanye ditempat ibadah pada Pemilihan umum Kepala daerah serentak Tahun 2024.