Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN DI INDONESIA: ANTARA CELAH HUKUM DAN URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN Napiah, Ilman; Terranova, Rheyna
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1458

Abstract

This research discusses legal gaps and victim protection efforts in revenge porn cases in Indonesia. Revenge porn involves the dissemination of intimate photos or videos of an individual on the internet without consent, with the intent of retaliation. The lack of specific regulations makes definitions, evidence, and sanctions weak. Articles of the Penal Code, ITE Law, and Anti-Pornography Law are vulnerable to differing interpretations, while the objective elements are insufficient. The CATAHU survey indicates that cases of Gender-Based Violence (GBV), such as revenge porn, have increased significantly during the pandemic. Victims experience psychological trauma and suicide risks. Meanwhile, the law has not ensured adequate protection. The analysis shows the need for regulatory revisions to clarify criminal elements, proof, and sanctions concerning this retaliatory behavior to protect the dignity and privacy of victims. Efforts should focus on strengthening regulations to close legal loopholes. It is hoped that specific regulations on revenge porn crimes will be established, and the latest Penal Code will address these specific objective elements. Additionally, enforcement should include education. However, it is necessary to examine comparative practices and the roles of relevant parties.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban Rasiwan, Iwan; Terranova, Rheyna
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1106

Abstract

Revenge porn, yang merujuk pada penyebaran foto atau video intim tanpa izin dengan maksud balas dendam, sering kali menyebabkan dampak psikologis yang parah bagi korban, termasuk trauma dan risiko bunuh diri. Latar belakang masalah ini menjadi lebih signifikan mengingat tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tindakan tersebut, sehingga definisi, bukti, dan sanksi yang ada menjadi lemah dan rentan ditafsirkan secara berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi agar perlindungan terhadap korban revenge porn dapat lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis hukum dan survei yang mengumpulkan data dari korban dan praktisi hukum, yang menunjukkan bahwa kasus revenge porn meningkat signifikan selama pandemi, sebagaimana diungkapkan oleh survei CATAHU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP, ITE, dan Undang-Undang Anti Pornografi tidak memadai dalam menangani kasus revenge porn, dengan berbagai unsur objektif yang belum jelas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya revisi regulasi untuk memperkuat unsur pidana, pembuktian, dan sanksi yang spesifik terhadap perilaku balas dendam ini. Diharapkan regulasi khusus mengenai kejahatan pornografi balas dendam dapat dibentuk, serta penegakan hukum yang lebih baik melalui edukasi dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya studi perbandingan dengan praktik hukum di negara lain serta peran aktif pihak terkait dalam penegakan hukum.