Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg Andryawan Andryawan; M Sutan Muda Siregar; Michael Vernando Sirait; Yesika Teresya Mamonto; Adam Ramadhan; Felicia Aimee Lasut
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 1 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Novembe
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i1.1244

Abstract

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yaitu bahwa apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, orang tersebut wajib mengganti kerugian atas perbuatannya. Perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata memiliki banyak jenis, salah satunya adalah mengenai sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan permasalahan yang timbul antara beberapa pihak yang merasa haknya dilanggar akibat dari penggunaan dan penguasaan hak atas tanah miliknya. sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi atau litigasi. Salah satu contoh kasus sengketa tanah ada dalam Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg, kasus ini mengenai penguasaan tanah tanpa hak dan melanggar hak orang lain. Metode penelitian yangdigunakan yaitu yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data-data yang telah ada. Dengan adanya Asas Kepastian hukum memastikan bahwa hukum berlaku bagi setiap orang untuk mendapatkan atau menerima haknya, dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang lembaga peradilan, pejabat dan pemerintahan. Namun dalam perkara ini kepastian hukum tidak dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada penggugat mengenai hak atas tanah tersebut, dan penolakan tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap asas tersebut. Kepastian hukum ini memberikan landasan bagi para korban untuk mempertahankan hak kepemilikannya yang dijamin oleh Undang-Undang.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terkait Kasus Penyerobotan Tanah dalam Putusan Nomor 16/PDT/2022/PT BTN Andryawan Andryawan; Ririn Khairunisa; Salma Setiawati; Diva Khairunisa; Ellina Dewi; Kezia Estevania Christabel Eliezer
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1297

Abstract

Land encroachment is a problem that often occurs in social environments, as it falls under the category of unlawful acts, as stated in Article 1365 of the Civil Code, which states that "Any act that violates the law and causes harm to another person obliges the perpetrator to compensate for the loss due to their fault." Land encroachment can be categorised as an unlawful act because it meets the requirements of an unlawful act, namely, it must be an act that constitutes an unlawful act, fault, the loss caused, and a causal relationship between the act and the loss. The objective of the research in this case study is to identify the decision of the Banten High Court with Number 16/PDT/2022/PT Banten and to discuss the legal implications that can be applied to this case. The connection with land ownership encroachment in this article also analyses the important role of documents as proof of land ownership rights and the importance of verifying the validity of documents to possess land rights.