Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Gunardi Lie
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Studi Komparatif Proses Pendaftaran Merek Terkenal Milik Perusahaan X di Negara Anggota World Trade Organization Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite; Gunardi Lie
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1293

Abstract

Merek adalah ciri khas dari suatu produk atau layanan. Perusahaan menggunakan merek dagang untuk memperluas penjualan mereka di pasar mulai dari nasional hingga internasional. Perusahaan X dari China telah berhasil mendaftarkan merek dagangnya di beberapa negara yang menjadi anggota World Trade Organisation, negara-negara dimana perusahaan X telah mendaftarkan merek dagangnya adalah Afrika Selatan, Moldova, Ekuador, Serbia, Kyrgyzstan dan Uni Eropa. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul suatu isu, yaitu bagaimana proses pendaftaran merek yang dialami oleh Perusahan X? sedangkan masing-masing negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai perlindungan merek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendaftaran merek terkenal di negara-negara anggota World Trade Organization. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik studi kepustakaan (Library research) yang mana terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang merek yaitu, perjanjian TRIPS, Protokol Madrid, dan Konvensi Paris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya semua negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang melindungi merek X memiliki tujuan agar merek tersebut memiliki identitas yang berbeda dengan merek lain di kelas yang sama. Perbedaan juga ditemukan ketika menganalisis aturan di masing-masing negara, seperti proses pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ditemukan juga prinsip pendaftaran merek yang mengedepankan minim biaya pendaftaran, yaitu prinsip Single Application.
Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis Marvin Candra; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3155

Abstract

Penelitian berjudul “Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Bisnis” merupakan penelitian hukum mengkaji bentuk pelanggaran kemitraan dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha dan upaya hukum melalui komisi pengawas persaingan usaha atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan pada usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang penting terhadap perekonomian bangsa namun usaha mikro, kecil dan menengah kerap mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha besar sebagai mitra usaha. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan adanya pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan usaha sehingga tidak mewujudkan adanya iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisitis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kemitraan seringkali terjadi dalam bentuk penguasaan sumber daya usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar dan upaya hukum atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan dapat dilakukan melaui pengaduan atau atas insiatif mandiri komisi pengawas persaingan usaha itu sendiri.
Evaluasi Efektivitas Regulasi Ketenagakerjaan dalam Melindungi Hak Upah Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi COVID-19 Shafa Athaya Riza Iskandar; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3175

Abstract

Evaluasi Efektivitas Regulasi Ketenagakerjaan dalam Melindungi Hak Upah Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi COVID-19 merupakan penelitian yang mengkaji dampak pandemi terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi hak upah pekerja dalam situasi krisis. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi ini menganalisis berbagai regulasi ketenagakerjaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya regulasi, implementasinya menghadapi tantangan signifikan. Ketidakjelasan interpretasi, keterbatasan finansial perusahaan, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hak pekerja. Penelitian ini menyimpulkan perlunya revisi regulasi, penguatan sistem pengawasan, dan pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih adaptif untuk menghadapi situasi krisis. Rekomendasi meliputi klarifikasi regulasi, peningkatan dialog sosial, dan pengembangan sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif untuk meningkatkan ketahanan sektor ketenagakerjaan Indonesia di masa mendatang.
Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak Angelia; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3189

Abstract

Pemberian pesangon merupakan hak pekerja tetap yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini menelaah bagaimana pelaksanaan pembayaran pesangon dilakukan, terutama ketika PHK terjadi tanpa kesepakatan dari pihak pekerja, serta peran peraturan perundang-undangan dalam menjamin hak-hak pekerja yang terkena PHK secara sepihak dan mengeksplorasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja ketika hak pesangon tidak diberikan sesuai peraturan ketenagakerjaan, yakni melalui langkah-langkah yang dapat dilakukan pekerja, seperti penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan ataupun jalur pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yakni menggunakan data sekunder atau kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkannya pengawasan ketat dan sosialisasi aturan terkait oleh pihak pemerintah agar hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Penyelesaian Perselisihan Hak Upah Pekerja Berdasarkan Hukum Di Indonesia Hans Daniel Felix Tairas; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3190

Abstract

Hak upah merupakan hak yang diberikan kepada pekerja oleh pemberi kerja sebagai imbalan berupa uang atas jasa yang telah dikerjakan oleh pekerja. Hak upah telah diatur dan ditetapkan pada UU nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Dalam Penelitian ini, pembahasan yang diteliti berupa bagaimana penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan bagi pekerja dengan pemberi kerja apabila adannya perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja khususnya mengenai hak upah. Hal ini juga berkaitan dengan peran dari masing-masing pihak dalam mencegah ataupun menghindari adanya perselisihan hak khususnya dalam hak upah, termasuk peran pemerintah di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpacu kepada penggunaan data kepustakaan (Library research). Penelitian ini menggunakan Jenis data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum dengan peraturan perundang-undanngan atau literatur lain terkait dengan ketenagakerjaan
Pemberian Uang Pesangon yang Diakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak : Dasar Hukum beserta Implementasinya di Indonesia Siti Amera Naelayara; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3191

Abstract

Hubungan kerja adalah sebuah tindakan yang terjalinnya ikatan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau buruh yang didasrkan kepada sebuah perjanjian kerja, dimana dalam pelaksanaan perjanjian  kerja tersebut berisikan atas hak-hak dan peranan yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal tersebut mencakup pada saat terlaksananya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Indonesia yang merupakan negara serta mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga hal-hal dalam pelaksanaan kehidupan harus berlandaskan terhadap nilai-nilai yang terncantum dalam Pancasila termasuk dalam hubungan industrial. Hal tersebut mencakup mengenai hal bentrokan permasalahan pemutusan hubungan hubungan kerja yang muncul dikarenakan tidak sesuainya pendapat berkenan dengan penghentian hubungan kerja, yang pada umumnya mengenai pesangon. Penelitian ini dilakukan dengan mempraktikan jenis penelitian normatif dengan cara mempelajari bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menggunakan data sekunder berdasarkan kepada  studi kepustakaan (library research) dan menganalisa secara analisis deskriptif analitis.
Penerapan Asas Utmost Good Faith dalam Asuransi Jiwa Miquel Enrick Wijaya; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3230

Abstract

Asuransi jiwa merupakan sebuah bisnis yang telah ada dan berjalan bersama-sama masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Asuransi jiwa merupakan sebuah jenis dari asuransi itu sendiri yang mana asuransi merupakan sebuah bisnis yang telah diatur oleh peraturan perundang-undang sejak lama. Namun, dalam berjalannya perasuransian terkhususnya asuransi jiwa sebenarnya terdapat asas-asas penting yang mengikuti perjanjian asuransi jiwa dan juga memiliki akibat hukum yang mengikat kepada para pihak didalam perasuransian. Salah satu asas tersebut adalah asas itikad baik yang sempurna atau utmost good faith. Sehingga diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai asas tersebut dalam perasuransian. Pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dogmatis, jenis penelitian deskriptif, pendekatan perundang-undangan, dengan bahan hukum sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa asas itikad baik yang sempurna sudah diatur oleh peraturan perundang undangan dan para pihak dalam asuransi jiwa mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan asas tersebut.
Kedudukan Perjanjian Hubungan Industrial Dalam Pelaksanaan Mutasi Pekerja Christine Octavia S; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3345

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hukum PKB dan PK dalam mengatur mutasi kerja, akibat hukum dari pelaksanaan mutasi kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan PKB dan PK serta perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal pelaksanaan mutasi kerja bertentangan dengan perjanjian yang dibuat (PKB dan PK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan PK dalam hierarki pengaturan hubungan industrial, dimana pelaksanaan mutasi kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar. Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, serta mengatur prosedur penyelesaian perselisihan yang dapat ditempuh melalui mekanisme bipartit, mediasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan penelitian ini, perlu untuk memperketat pengawasan dan peningkatan kesadaran hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial untuk menciptakan serta memastikan dalam pelaksaan mutasi pekerja sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam PKB dan PK.
Co-Authors Angelia Christine Octavia S Hans Daniel Felix Tairas Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite Marvin Candra Miquel Enrick Wijaya Shafa Athaya Riza Iskandar Siti Amera Naelayara