Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Larvul Ngabal Law as A Regulation in Marine Resources Management In Kei Islands, Southeast Maluku Regency Angga, La Ode; Latupono, Barzah; Renuat, Ahmad Yani; Atbar, Rini
Batulis Civil Law Review Vol 5, No 3 (2024): VOLUME 5 ISSUE 3, NOVEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v5i3.1915

Abstract

Introduction: Hawear Customary Law has long been known in Southeast Maluku and has a rolewhich is important in organizing life, especially for traditional law communities. Hawear contains meaning prohibition to take natural resources on land or in the sea, which is based on several important and basic arguments. The principle that is the basis for the actual existence of Hawear's lais the principle of sustainablemanagement of natural resources. Wise thinking that develops wiselyThis local area is also based on the economic aspects of the country's community and the villages and villages located in the area small islands.Purposes of the Research: To find out and analyze Hawear's existence in protecting and preserving marine genetic resources in Southeast Maluku Regency.Methods of the Research: The approach method used in this research is sociological juridical which is a descriptive qualitative analysis study. This research seeks to describe what occurs in the Kei Indigenous Community in Southeast Maluku Regency, it is related to resource management coastal and marine power. The data collection techniques used in this research are: Interview, questionnaire and literature study.Results of the Research: The existence or existence of law Larvul Ngabal Currently, it is increasingly existing, this can be seen from the increasingly advanced society of Southeast Maluku and have the same feelings in a group, where they stay in one place because they come from from the same genealogy or descent. They have their own customary laws that regulate them regarding rights and obligations regarding material and immaterial goods. They also have social institutions, traditional leadership, and traditional justice recognized by the group. Larvul Nabalas a form of rule which the people of Southeast Maluku use in managing their marine resources is expected to remain the same obeyed so that it becomes a law in the management of resources both at sea and on land so that they are maintained natural sustainability. This is also in line with the protection of indigenous communities which has been recognized in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) in the Indonesian Constitution The Constitution of the Republic Indonesia in 1945 (1945 Constitution of the Republic of Indonesia). This means that the state has recognized and respected rights indigenous communities, including the Law Society Larvul Ngabal.
PENERAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN MIGAS PERSEROAN TERBATAS KARLEZ PETROLEUM Angga, La Ode; Agnes Narwadan, Theresia Nolda; Kelian, Shafril; Atbar, Rini
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.552 KB)

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perusahaan kepada pemangku kepentingan dalam arti yang lebih luas lebih dari sekadar kepentingan perusahaan. Meskipun secara moral sangat penting bagi perusahaan untuk mengejar keuntungan, tetapi itu tidak berarti perusahaan dapat mengorbankan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, setiap perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan tempat perusahaan menjalankan bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi TJSL oleh Perusahaan Migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Migas PT Karlez Petroleum selama pelaksanaan TJSL. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan empiris atau sosio-legal. Hasil penelitian adalah, bahwa pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Karlez Petroleum mengenai kerjasama pengembangan masyarakat Program TJSL Karlez tahun 2017-2021 telah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, bersamaan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Namun Perseroan Terbatas Karlez Petroleum belum melaksanakan salah satu program TJSL yaitu program air bersih tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Pasal 15 (b) Penanaman Modal.
PENERAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN MIGAS PERSEROAN TERBATAS KARLEZ PETROLEUM Angga, La Ode; Agnes Narwadan, Theresia Nolda; Kelian, Shafril; Atbar, Rini
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perusahaan kepada pemangku kepentingan dalam arti yang lebih luas lebih dari sekadar kepentingan perusahaan. Meskipun secara moral sangat penting bagi perusahaan untuk mengejar keuntungan, tetapi itu tidak berarti perusahaan dapat mengorbankan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, setiap perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan tempat perusahaan menjalankan bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi TJSL oleh Perusahaan Migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Migas PT Karlez Petroleum selama pelaksanaan TJSL. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan empiris atau sosio-legal. Hasil penelitian adalah, bahwa pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Karlez Petroleum mengenai kerjasama pengembangan masyarakat Program TJSL Karlez tahun 2017-2021 telah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, bersamaan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Namun Perseroan Terbatas Karlez Petroleum belum melaksanakan salah satu program TJSL yaitu program air bersih tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Pasal 15 (b) Penanaman Modal.