<![CDATA[Abstract: The dynamics and development of society in Indonesia which is pluralistic in the constitutional system, is known for the existence of political parties as a component in the implementation of democratic life in a rule of law state as a system that we all recognize. The verification stage for political parties before becoming election participants is the most important process to ensure that the eligibility requirements for participating in the election are met. At this stage, disputes often occur between parties that do not pass verification and the General Election Commission (KPU). The presence of the General Court in adjudicating political party verification disputes raises pros and cons in society. The aim of this research is to find out the mechanism for resolving pre-election political party disputes and the competence of the General Court in adjudicating pre-election political party disputes. The method used in this research is normative juridical with a literature study approach. Based on Article 24 of Bawaslu Regulation Number 9 of 2022, the stages of resolving election process disputes start from receiving the application, reviewing the application through formal verification and material verification, conducting mediation between the disputing parties, carrying out adjudication between the parties and deciding the dispute. Based on the Election Law, the Judicial Power Law and the General Courts Law, there is not a single article which confirms that the General Court is competent in adjudicating election process disputes that occur between political parties and the KPU. Keywords: Competence, General Justice, Political Party Disputes Abstrak: Dinamika dan perkembangan masyarakat di Indonesia yang majemuk dalam sistem ketatanegaraan, dikenal adanya partai politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam negara hukum sebagai sebuah sistem yang kita akui bersama. Tahapan verifikasi bagi partai politik sebelum menjadi peserta pemilu merupakan proses terpenting guna memastikan syarat-syarat kelayakan mengikuti pemilu terpenuhi. Pada tahapan ini sering terjadi sengketa antara partai yang tidak lolos verifikasi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hadirnya Peradilan Umum dalam mengadili sengketa verifikasi partai politik menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa partai politik pra pemilu dan bagaimana kompetensi Peradilan Umum dalam mengadili sengketa partai politik pra pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu dimulai dari menerima permohonan, mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materil, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan adjufikasi antar pihak dan memutus sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum, tidak ada satu pasal pun yang menegaskan bahwa Peradilan Umum berkompeten dalam mengadili sengketa proses pemilu yang terjadi antara partai politik dan KPU. Kata kunci: Kompetensi, Peradilan Umum, Sengketa Partai Politik]]>
