Garuda - Garba Rujukan Digital

Dinda, Garin

Unknown Affiliation

Author-ID : 8120112

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terhadap Aktivitas Alih Fungsi Lahan: Implementation of Government Policies in Watershed Management as a Result of Land Use Change Alsa, Berliana; Priyambodo, Dimas; Dinda, Garin
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.497

Pertumbuhan penduduk yang terus tumbuh secara signifikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan terhadap lahan yang digunakan sebagai pemukiman, sarana dan prasarana, maupun lahan-lahan difungsikan sebagai tempat produksi. Dengan tingginya tingkat pembukaan lahan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu, perkembangan praktik pengelolaan dan pengendalian DAS yang dilakukan pemerintah belum menguntungkan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau kebijakan pemerintah terkait pengelolaan DAS terhadap alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah normatif. Berdasarkan penemuan fakta pada penelitian sebelumnya, DAS yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dengan mengalami kerusakan sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam mengubah fungsi lahan. Salah satunya adalah DAS Kaligarang yang telah beralih fungsi lahan dari semula, sehingga berakibat pada lingkungan di sekitar DAS. Sebagai bentuk penanganan terhadap degradasi lingkungan di sekitar DAS, terdapat kebijakan pemerintah sebagaimana termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 15 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah yang dapat terselenggara dengan sebaik mungkin terhadap pengelolaan dan pemeliharaan DAS di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemeliharaan DAS Provinsi Jawa Tengah.

Ideal Policy Dynamics of Collection of Fees on Acquisition of Land and Building Rights on Acquisition of Land Redistribution Certificates Priyambodo, Dimas; Dinda, Garin; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i1.766

The government tries to realize social justice and community empowerment through land redistribution initiatives. However, its implementation has several obstacles, especially in collecting the Tax on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). This paper will discuss the complexity of BPHTB in relation to land redistribution initiatives. This study uses a normative juridical research methodology and a conceptual framework derived from a review of legislation. The research findings show that the main obstacle for land recipients in the redistribution scheme is BPHTB. Recipients of redistributed land, who are generally people with low-income levels, often find it financially difficult to pay the BPHTB. Regulatory changes that support land recipients in obtaining land certificates without the financial burden of BPHTB can increase the success of the land redistribution program and support the government's social justice agenda. Recommendation, there needs to be a collaboration between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning and related parties to revise the BPHTB regulation. Certain measures that consider the economic conditions of land recipients should be implemented to ensure that the land redistribution program runs smoothly and benefits the community.

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Reformasi Hukum

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Reformasi Hukum