<![CDATA[Negara melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam negeri memberikan arahan pembentukan Komuntas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah. Kewaspadaan dini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Teknis penangkalan negative di daerah itu masuk sebagai pendeteksian dini yakni kerawanan pemilu, yaitu pemilih, logistic dan media. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni Peraturan Kepala BIN Polri No 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian RI, KUHP yang mengatur Kejahatan Keamanan Negara,dan UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Terhadap Kejahatan Keamanan Negara menurut Peraturan Perundang-undangan; Bagaimana Kemampuan Personil Intelijen Polda Sumut dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Keamanan dalam Negara selama Pilkada Sumut Tahun 2020; Bagaimanakah Kendala dan Penanggulangan selama Personil Intelijen Polda Sumut melaksanakan tugasnya. Hasil pembahasan adalah Uang berperan penting. Melalui uang itulah suara pemilih diperoleh, lalu dikonversi menjadi jabatan publik. money buying democracy untuk Penelitian pengaruh uang dalam pengisian jabatan public termasuk dalam Pilkada. Kebiasaan pemberian penerimaan perlu dikaji seorang Intelijen Polri, menegakkan prinsip: One man, One Vote, One Value. Untuk menentukan kalah/menangnya seorang elite dalam Pilkada.Yang menjadi persoalan adalah cara-cara (modus) melakukan praktik tersebut, namun tindakan yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks budaya local. Melalui BIN Polri, diperlukan unit Intelijen Pemilu dalam rekomendasi penelitian sindikasiPemilu dan Demokrasi (SPD) tentang Peta Jalan PencegahanPolitik Uang.]]>
