<![CDATA[Tanah perdikan adalah suatu bidang tanah yang mempunyai kedudukan tanah istimewa karena tanah perdikan ini tidak dikenakan pajak sebagaimana hak atas tanah lainnya. Tanah perdikan diberikan kepada mereka yang bekerja atau memberikan jasa (sebagai kawulo) kepada raja yang memerintah saat itu. Seiring berjalannya waktu, hingga saat ini belum ada lagi raja atau kerajaan, sedangkan tanah perdikan secara fisik masih ada dan dikelola oleh keturunan masyarakat yang sebelumnya merupakan penerima tanah perdikan tersebut. UUPA tidak lagi menyebut tanah Perdikan. Perlu dikaji perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang tanah perdikan dan kedudukan hukum tanah perdikan dalam sistem Hukum Pertanahan Nasional. Penggunaan gabungan yuridis normatif dan empiris dalam pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang tanah perdikan akan diperoleh apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan hak atas tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah. Dalam sistem hukum pertanahan nasional tidak ada lagi penyebutan tanah Perdikan, dengan diundangkannya Undang-undang N0 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa Perdikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 1959 tentang penghapusan seluruh Desa Perdikan dan Desa Pedukuhan/Perdikan di Karesidenan Madura Jawa Timur, maka tanah Perdikan menjadi tanah dikuasai langsung oleh Negara]]>
